PMI Jember dan Jepang Evaluasi Program Kesiapsiagaan Bencana
LINTAS86.com, Jember - Kerja sama kemanusiaan lintas negara memegang peranan krusial dalam mempercepat penanggulangan risiko bencana di tingkat lokal. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan saat darurat, tetapi juga membangun kemandirian jangka panjang bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan. Melalui transfer pengetahuan dan standardisasi sistem mitigasi, komunitas lokal diharapkan mampu mengenali ancaman dan meresponsnya secara mandiri secara efektif.
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, langkah konkret ini diwujudkan melalui kemitraan strategis antara Palang Merah Indonesia (PMI) dan Palang Merah Jepang. Keduanya berkomitmen menciptakan ekosistem lingkungan yang tangguh menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi maupun geologi.
Urgensi Kemitraan Strategis PMI Jember dan Japanese Red Cross Society
Kemitraan internasional antara PMI Kabupaten Jember dengan Japanese Red Cross Society (JRCS) kini telah memasuki fase krusial. Program kolaboratif yang berfokus pada kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana ini dirancang untuk berjalan selama 3 tahun (36 bulan) guna menanamkan budaya siaga bencana yang berkelanjutan. Saat ini, program tersebut telah berjalan selama 18 bulan, menandai titik tengah dari seluruh rangkaian linimasa kerja sama yang disepakati.
Memasuki masa pertengahan program, peninjauan mendalam menjadi hal yang mutlak dilakukan agar sisa waktu kemitraan berjalan lebih terarah. Pihak manajemen dari kedua organisasi melaksanakan evaluasi paruh waktu secara komprehensif. Evaluasi bersama ini dirancang khusus untuk mengukur performa di lapangan, tata kelola administrasi, serta kualitas program secara menyeluruh.
Zainollah S.Pd, Ketua PMI Kabupaten Jember, menegaskan pentingnya momentum peninjauan ini untuk keberlanjutan program ke depan.
“Kerjasama antara PMI Kabupaten Jember dengan PMI Jepang berlangsung selama 3 tahun, dan saat ini sudah 18 bulan atau setengah perjalanan sehingga PMI dan JRCS melaksanakan evaluasi bersama untuk mengoptimalkan program di 18 bulan berikutnya hingga Kerjasama selesai,” ujar Zainollah S.Pd.
Hasil evaluasi paruh waktu ini nantinya akan menjadi landasan strategis utama bagi manajemen. Dengan data yang akurat, PMI Jember dan JRCS dapat mengoptimalkan efektivitas kerja serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya di lapangan untuk sisa masa kerja sama.
Pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu di Tiga Desa Sasaran
Agenda evaluasi paruh waktu ini resmi digulirkan pada Kamis (25/06) dan dijadwalkan berlangsung secara intensif. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh komponen program di tingkat akar rumput dapat diperiksa secara langsung tanpa ada aspek mitigasi yang terlewat.
Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh jajaran delegasi dan tim ahli dari berbagai tingkatan organisasi, antara lain:
- Sena Hasegawa (Perwakilan resmi Japanese Red Cross Society)
- Novita Alifiani (Perwakilan dari PMI Pusat)
- Yana Maulana (Staf ahli Japanese Red Cross Society)
- Relawan PMI Kabupaten Jember yang bertugas sebagai interifikator lapangan
Pelaksanaan evaluasi paruh waktu tersebut dilakukan secara serentak di tiga desa sasaran yang berada di dua kecamatan berbeda. Ketiga wilayah ini dipilih karena memiliki karakteristik kerawanan bencana yang tinggi, khususnya terkait potensi abrasi, banjir, dan angin kencang di kawasan pesisir selatan Jember:
- Desa Puger Kulon (Kecamatan Puger)
- Desa Puger Wetan (Kecamatan Puger)
- Desa Kepanjen (Kecamatan Gumukmas)
Metodologi dan Pendekatan Evaluasi yang Digunakan
Proses evaluasi paruh waktu ini tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan metodologi asesmen yang terukur. Tim gabungan menerapkan pendekatan tiga arah (three-way approach) yang meliputi pendekatan evaluasi lapangan, pengumpulan data kuantitatif-kualitatif, serta telaah dokumen administrasi (desk review) terhadap seluruh laporan capaian yang telah disusun selama 18 bulan terakhir.
Penerapan metode yang ketat ini bertujuan untuk memvalidasi performa di lapangan. Evaluasi ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana tujuan awal, strategi taktis, dan intervensi yang telah dijalankan masih relevan dengan beberapa indikator utama berikut:
- Kebutuhan Penerima Manfaat: Menilai apakah bantuan edukasi dan fasilitas fisik sesuai dengan kebutuhan riil warga desa.
- Konteks Risiko Bencana: Menyelaraskan program dengan perubahan karakteristik ancaman alam di wilayah pesisir.
- Kebijakan Pemerintah: Memastikan gerak langkah PMI sejalan dengan regulasi kebencanaan yang dikeluarkan Pemkab Jember dan BNPB.
- Prioritas Organisasi: Menjaga agar implementasi di lapangan tetap berada dalam koridor visi misi strategis PMI dan JRCS.
Melalui pendekatan ini, tim evaluasi juga dapat mempertimbangkan tingkat kesesuaian taktik terhadap berbagai tantangan baru yang berkembang di wilayah sasaran selama program berjalan.
Fokus Penguatan Lapangan dan Ketangguhan Komunitas
Weni Catur, Koordinator Lapangan SCR PMI Kabupaten Jember, menjelaskan bahwa tim evaluasi bergerak secara dinamis selama dua hari berturut-turut. Mereka mendatangi langsung titik-titik krusial di tiga desa untuk melihat perubahan perilaku dan kesiapan sarana prasarana penunjang keselamatan warga secara riil.
“Evaluasi bersama antara PMI dan JRCS ini akan berlangsung selama dua hari dimulai kamis ini dengan mendatangi langsung tiga desa. Evaluasi tersebut untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang mulai terlihat termasuk peningkatan kapasitas, pengetahuan, perilaku, kesiapsiagaan serta penguatan sistem dan mekanisme yang mendukung ketangguhan sekolah dan masyarakat,” kata Weni Catur.
Secara garis besar, program kerja sama internasional ini memusatkan perhatiannya pada penguatan kapasitas lapangan melalui enam pilar program kerja yang saling terintegrasi:
1. Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
Pilar ini menyasar komunitas sekolah (guru dan siswa) di wilayah rawan bencana. Melalui SPAB, sekolah difasilitasi untuk menyusun rencana kontinjensi, memasang rambu evakuasi internal, serta menggelar simulasi mandiri secara berkala demi meminimalkan risiko jatuhnya korban di lingkungan pendidikan.
2. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
Mendorong partisipasi aktif warga desa dalam memetakan ancaman di wilayahnya sendiri. Masyarakat dilatih untuk mengenali kerentanan lingkungan, seperti mendeteksi penurunan kualitas tanggul penahan ombak atau area rawan genangan banjir.
3. Kesiapsiagaan Bencana di Tingkat Keluarga
Program ini masuk ke ruang lingkup terkecil, yaitu rumah tangga. Setiap keluarga diberikan edukasi mengenai pentingnya menyusun rencana penyelamatan mandiri, pembagian peran saat darurat, serta penyiapan Tas Siaga Bencana (TSB) yang berisi kebutuhan pokok darurat untuk 3x24 jam.
4. Peningkatan Kapasitas Relawan PMI
Guna menjamin keberlanjutan program, para relawan lokal dibekali dengan berbagai pelatihan teknis tingkat lanjut. Pelatihan ini mencakup manajemen posko, sistem informasi kebencanaan, hingga teknik komunikasi massa untuk mempermudah proses edukasi warga.
5. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah Tempat
Sinergi antara masyarakat dan birokrasi lokal diperkuat melalui forum-forum diskusi terarah. Tujuannya adalah agar dokumen rencana kontinjensi yang dibuat oleh tingkat desa dapat diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta kebijakan taktis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember.
6. Pengembangan Sistem Kesiapsiagaan Berbasis Komunitas
Membangun dan merawat rantai peringatan dini (early warning system) konvensional maupun digital yang berbasis kearifan lokal. Sistem ini memastikan informasi peringatan bahaya dari instansi resmi (seperti BMKG) dapat diteruskan secara cepat dan akurat hingga ke warga di garis pantai.
Menuju Peta Jalan Perbaikan Taktis Hingga Tahun 2027
Proses peninjauan di pertengahan jalan ini memegang peranan krusial bagi masa depan mitigasi kebencanaan di Kabupaten Jember. Seluruh temuan, kendala teknis, maupun keberhasilan yang tercatat di Desa Puger Kulon, Puger Wetan, dan Kepanjen selama dua hari evaluasi akan dikumpulkan menjadi satu basis data yang solid.
Data hasil evaluasi paruh waktu tersebut nantinya tidak hanya menjadi laporan formal, melainkan dirumuskan kembali menjadi sebuah peta jalan (roadmap) perbaikan taktis. Dokumen peta jalan ini akan berfungsi sebagai kompas operasional bagi PMI Kabupaten Jember dan Japanese Red Cross Society dalam melangkah di 18 bulan sisa masa kontrak.
Melalui perbaikan taktis yang terukur ini, kedua organisasi optimistis dapat menjamin tercapainya tingkat ketangguhan sekolah dan komunitas yang optimal di wilayah sasaran. Seluruh target penguatan sistem keselamatan ini diupayakan rampung secara paripurna sebelum masa kerja sama resmi berakhir di tahun 2027 nanti.
Penulis: Zabidi
Editor: Redaksi
Posting Komentar