Bawa Pulang Rekomendasi Rakernis UDD Regional IV, PMI Ponorogo Bersiap Modernisasi Mutu dan Layanan Transfusi Darah

LINTAS86.com,MANGGARAI BARAT – Langkah taktis untuk memperkuat ketahanan darah nasional terus digulirkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Melalui forum skala besar, Rapat Kerja Teknis (Rakernis) UDD PMI Regional IV Tahun 2026 yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), segenap praktisi dan pengambil kebijakan merumuskan peta jalan baru.

PMI Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu peserta aktif yang hadir dalam forum krusial ini. Mengirimkan delegasi terbaiknya, organisasi kemanusiaan dari Bumi Reog ini berkomitmen penuh untuk mengadopsi dan menyelaraskan 16 rekomendasi strategis hasil pertemuan regional tersebut demi meningkatkan standar pelayanan darah di daerah.

Konsolidasi Regional demi Standardisasi Mutu

Forum Rakernis Regional IV ini mempertemukan perwakilan Unit Donor Darah (UDD) dari empat provinsi strategis di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyelenggaraan di kawasan wisata super prioritas ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan ruang konsolidasi makro untuk menjawab disparitas fasilitas dan mutu layanan antarwilayah.

Delegasi PMI Kabupaten Ponorogo dipimpin langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Ponorogo, Luhur Karsanto, didampingi oleh Kepala UDD PMI Kabupaten Ponorogo, Barunanto Ashadi, beserta tim teknis laboratorium. Kehadiran jajaran pimpinan ini memastikan bahwa setiap komitmen kebijakan dan aspek teknis medis yang diputuskan di Labuan Bajo dapat langsung ditransformasikan menjadi program kerja nyata di Ponorogo.

Optimalisasi Rantai Pasok dan Kemandirian Plasma

Fokus utama dari Rakernis kali ini adalah percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta digitalisasi sistem distribusi darah melalui Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR).

Dalam salah satu sesi diskusi komisi, Ketua PMI Kabupaten Ponorogo, Luhur Karsanto, memaparkan tantangan nyata yang dihadapi oleh UDD di tingkat kabupaten. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan darah yang aman tidak boleh berkompromi dengan keterbatasan fasilitas.

"Tugas kemanusiaan yang dipikul oleh jajaran PMI ini memang sangat mulia, namun kita tidak boleh menutup mata bahwa realitas di lapangan juga penuh dengan tantangan dan keterbatasan yang nyata. Untuk itu, UDD PMI dituntut secara mutlak agar mampu menyediakan darah yang aman, cukup, dan berkualitas tinggi, serta di saat yang bersamaan harus mampu mengoptimalkan pengelolaan plasma darah kita," tegas Luhur Karsanto.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi pengelolaan plasma darah sangat krusial untuk mendukung program fraksionasi plasma nasional. Program ini bertujuan agar Indonesia bisa mandiri dalam memproduksi obat-obatan derivat plasma, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor.

16 Rekomendasi Strategis Rakernis Regional IV

Pertemuan intensif ini menghasilkan draf kesepakatan bersama yang dirumuskan ke dalam 16 usulan rekomendasi untuk diakselerasi oleh seluruh UDD di wilayah Regional IV:

• Penyelesaian Akreditasi: Mempercepat proses akreditasi dan perizinan operasional bagi seluruh UDD yang belum memenuhi standar kelayakan resmi.

• Akselerasi CPOB: Menyusun peta jalan (roadmap) sertifikasi CPOB melalui program pendampingan oleh UDD Pembina dan skema Sister UDD.

• Pembaruan SIMDONDAR: Mengintegrasikan sistem informasi donor darah versi terbaru secara terpusat guna meminimalkan kendala teknis di lapangan.

• Dashboard Regional IV: Mengembangkan sistem pemantauan kinerja UDD berbasis digital untuk evaluasi indikator mutu secara real-time.

• Sistem Distribusi Cold Chain: Memperkuat jejaring distribusi darah dengan menyelaraskan SOP, Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta menjaga kestabilan rantai dingin (cold chain).

• Standardisasi BPPD: Menyelaraskan penerapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sekaligus mempercepat penyelesaian piutang rumah sakit jejaring.

• Advokasi Pemerintah Daerah: Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk dukungan anggaran operasional, sarana prasarana, dan regulasi perizinan.

• Pengembangan SDM: Memperluas pembinaan kapasitas staf melalui pelatihan teknis, audit mutu, serta pendampingan rutin tingkat sub-regional.

• UDD Collecting Site: Mempersiapkan infrastruktur UDD sebagai Collecting Site guna menyokong rantai pasok fraksionasi plasma nasional.

• Monitoring dan Evaluasi berkala: Melakukan evaluasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Rakernis setiap triwulan dengan parameter keberhasilan yang terukur.

• Metode Skrining ChLIA: Menggradasi metode pemeriksaan Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) dari rapid test menjadi metode otomatis berbasis ChLIA (Chemiluminescence Immunoassay).

• Kemandirian Donor Sukarela: Mengamankan ketersediaan stok darah aman dengan memprioritaskan perolehan dari Donor Darah Sukarela (DDS).

• Apresiasi Donor 100 Kali: Menjamin keberlangsungan pemberian penghargaan bagi pahlawan kemanusiaan yang telah mendonorkan darah sebanyak 100 kali setiap tahunnya.

• Formulasi Indikator 2%: Mengkaji ulang target kebutuhan donor 2% dari jumlah penduduk agar disesuaikan dengan realitas kebutuhan komponen darah di lapangan.

• Regulasi UPD RS: Melakukan advokasi kebijakan pendirian Unit Pelayanan Darah Rumah Sakit (UPD RS) di tingkat pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih fungsi.

• Bahan Baku Plasma dari Whole Blood: Mengarahkan pengolahan plasma untuk fraksionasi secara optimal dari hasil pemisahan darah lengkap (Whole Blood).

Kesiapan Implementasi di UDD PMI Ponorogo

Menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut, Kepala UDD PMI Kabupaten Ponorogo, Barunanto Ashadi, menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan langkah-langkah adaptif. Salah satu prioritas terdekat adalah peningkatan akurasi uji saring darah melalui transisi metode pemeriksaan ke sistem ChLIA.

"Penerapan metode ChLIA merupakan lompatan besar bagi jaminan mutu darah di tingkat daerah seperti Ponorogo. Alat ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang sangat tinggi dalam mendeteksi penyakit menular seperti Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, dan Sifilis secara dini. Kami di UDD PMI Ponorogo berkomitmen penuh untuk menyelaraskan sarana teknologi kami agar sejalan dengan standar regional ini demi keselamatan pasien," jelas Barunanto Ashadi.

Di samping modernisasi alat laboratorium, PMI Ponorogo juga akan mengintensifkan pendekatan persuasif kepada pemerintah daerah. Sinergi anggaran dan regulasi sangat dibutuhkan agar target sertifikasi CPOB bagi UDD Ponorogo dapat segera terealisasi.

Dengan membawa pulang 16 komitmen taktis dari Labuan Bajo, PMI Kabupaten Ponorogo optimistis mampu menghadirkan layanan transfusi darah yang tidak hanya cepat diakses, tetapi juga memiliki standar mutu global yang aman bagi seluruh masyarakat.