Langkah Konkret PMI Blitar Pasca-Rakernis UDD Regional IV: Akselerasi Sertifikasi CPOB dan Digitalisasi Layanan
LINTAS86.com, MANGGARAI BARAT — Komitmen peningkatan mutu pelayanan kemanusiaan dan jaminan ketahanan darah nasional kini memasuki babak baru yang lebih taktis dan progresif. Palang Merah Indonesia (PMI) terus bergerak dinamis guna memperkuat sistem ketahanan darah nasional dengan memastikan ketersediaan pasokan darah yang senantiasa aman, higienis, serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai bagian dari langkah taktis tersebut, perhelatan akbar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Unit Donor Darah (UDD) PMI Regional IV Tahun 2026 resmi digelar. Bertempat di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), agenda strategis berskala lintas provinsi ini berlangsung selama empat hari penuh, mulai dari tanggal 14 hingga 17 Juli 2026.
Pertemuan tingkat regional ini menjadi momentum krusial sekaligus episentrum konsolidasi bagi perwakilan PMI dari wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Menyadari pentingnya penyelarasan mutu layanan transfusi darah di era modern, PMI Kabupaten Blitar turut mengirimkan delegasi terbaiknya ke forum berskala besar tersebut.
Langkah ini diambil guna menyerap perkembangan teknologi medis terkini, memperkuat jejaring kolaborasi antardaerah, serta merumuskan langkah konkret pasca-forum demi mengawal kualitas pelayanan darah bagi masyarakat, sekaligus menghindarkan institusi dari formalitas kerja semata.
Misi Strategis Delegasi PMI Kabupaten Blitar di Labuan Bajo
Kehadiran delegasi dari Kabupaten Blitar dalam forum regional ini menegaskan komitmen kuat daerah dalam mendukung program standardisasi nasional dan mengakselerasi profesionalisme layanan kemanusiaan di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Delegasi yang dikirimkan ke Labuan Bajo terdiri dari tiga pimpinan utama yang mewakili unsur kebijakan, manajemen organisasi, serta teknis medis laboratorium yakni:Drs. Rijanto, MM (Ketua PMI Kabupaten Blitar), Sunu Ali Wardhana (Sekretaris PMI Kabupaten Blitar) dan dr. Pravita Rinanti (Kepala UDD PMI Kabupaten Blitar)
Keikutsertaan aktif ketiga tokoh ini memastikan suara, aspirasi, dan kesiapan operasional Kabupaten Blitar tersalurkan secara langsung dalam merumuskan arah kebijakan pelayanan darah nasional. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diputuskan di tingkat regional dapat langsung diadaptasi secara taktis di tingkat daerah tanpa mengalami kendala transisi yang berarti.
Tiga Komitmen Utama Tokoh Kunci PMI Kabupaten Blitar
Dalam forum koordinasi yang dihadiri oleh puluhan kepala UDD dan pengurus pusat PMI tersebut, jajaran pimpinan PMI Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan optimistis serta memetakan rencana aksi nyata pasca-Rakernis. Rencana tersebut bertumpu pada tiga pilar pemikiran utama:
1. Pilar Sinergi Wilayah untuk Solusi Hambatan Operasional
Ketua PMI Kabupaten Blitar, Drs. Rijanto, MM, menekankan pentingnya sinergi lintas wilayah untuk mengurai berbagai hambatan operasional yang kerap dihadapi oleh unit-unit donor darah di daerah.
Bagi Bupati Blitar ini, forum regional tidak boleh berhenti sebagai ruang diskusi normatif, melainkan harus bertransformasi menjadi wadah pemecahan masalah yang konkret.
"Harapannya, dengan adanya agenda pertemuan regional yang komprehensif ini, segala bentuk permasalahan dan kendala teknis yang muncul terkait pelayanan darah dapat segera teratasi dengan baik. Forum ini bukan sekadar ajang kumpul, melainkan sebuah wadah pemecahan masalah konkret agar kualitas pelayanan darah kita terus meningkat dan jauh lebih baik lagi dari waktu ke waktu," tegas Rijanto di sela-sela kegiatan sidang komisi.
2. Pilar Tata Kelola Organisasi yang Transparan dan Akuntabel
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris PMI Kabupaten Blitar, Sunu Ali Wardhana, menyoroti aspek tata kelola organisasi dan penguatan manajemen internal.
Baginya, akuntabilitas dan efisiensi manajemen operasional merupakan fondasi utama dalam melahirkan pelayanan kemanusiaan yang prima, profesional, dan diakui oleh publik luas.
"Fokus utama kami ke depan adalah memastikan pelayanan dan tata kelola manajemen berjalan secara lebih terintegrasi, transparan, dan responsif. Penguatan tata kelola ini menjadi modal utama kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional dan berstandar tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan," ungkap Sunu Ali Wardhana secara lugas.
3. Pilar Medis dan Standardisasi Mutu Industri (CPOB)
Sementara itu, dari sisi teknis medis dan standardisasi laboratorium, Kepala UDD PMI Kabupaten Blitar, dr. Pravita Rinanti, menyatakan kesiapan penuh institusinya dalam mengadopsi regulasi nasional terkini.
Fokus utamanya mengarah pada program fraksionasi plasma dan sertifikasi mutu industri farmasi guna menjamin aspek keamanan biologis produk darah.
"Kami dari UDD PMI Kabupaten Blitar mendukung penuh penerapan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sistem collecting site yang kami miliki saat ini. Kami akan terus berbenah, beradaptasi, dan berusaha keras untuk bisa hadir sepenuh hati dalam memberikan pelayanan darah yang terbaik, aman, dan berkualitas tinggi untuk masyarakat," ujar dr. Pravita Rinanti mantap.
Mengawal 16 Rekomendasi Strategis Hasil Rakernis Regional IV
Selain mendengarkan pandangan dari para delegasi, Rakernis Regional IV di Labuan Bajo berhasil menyepakati komitmen bersama berupa 16 poin Usulan Rekomendasi. Poin-poin ini dirancang sebagai panduan kerja taktis bagi seluruh UDD di wilayah kerja terkait guna melakukan akselerasi mutu secara masif:
| No | Poin Rekomendasi | Deskripsi & Fokus Implementasi Pasca-Rakernis |
| 1 | Akselerasi Legalitas | Mempercepat proses akreditasi dan izin operasional resmi bagi seluruh UDD daerah. |
| 2 | Roadmap CPOB | Menyusun peta jalan terstruktur menuju sertifikasi mutu standar industri farmasi. |
| 3 | Digitalisasi SIMDONDAR | Mengintegrasikan sistem informasi donor darah secara real-time dan transparan. |
| 4 | Dashboard Transparansi | Mengembangkan platform digital untuk memantau kinerja operasional regional secara berkala. |
| 5 | Standardisasi Distribusi | Memperkuat SOP rantai dingin (cold chain) guna menjaga viabilitas komponen darah. |
| 6 | Standar BPPD | Menyeragamkan biaya pengolahan darah serta membenahi sistem klaim piutang. |
| 7 | Advokasi Anggaran | Melakukan pendekatan aktif ke pemerintah daerah demi dukungan dana dan sarana prasarana. |
| 8 | Kompetensi SDM | Meningkatkan program pelatihan teknis berkelanjutan serta audit mutu internal secara berkala. |
| 9 | Kemandirian Plasma | Menyiapkan kapasitas infrastruktur UDD daerah sebagai collecting site plasma nasional. |
| 10 | Monitoring Berkala | Mengevaluasi capaian target dan realisasi program kerja taktis setiap triwulan. |
| 11 | Modernisasi Teknologi | Meng-upgrade metode skrining penyakit menular dari rapid test ke sistem otomatis ChLIA. |
| 12 | Donor Sukarela | Menjaga stabilitas stok darah aman dengan berbasis pada donor darah sukarela rutin. |
| 13 | Apresiasi Donor | Menyelenggarakan penghargaan donor darah 100 kali secara rutin sebagai bentuk apresiasi. |
| 14 | Redefinisi Indikator | Menghitung rasio kecukupan stok 2% berdasarkan jumlah total komponen darah terolah. |
| 15 | Advokasi UPD RS | Menata regulasi unit transfusi rumah sakit agar bersinergi tanpa tumpang tindih peran. |
| 16 | Optimalisasi Whole Blood | Mengolah darah utuh secara efektif guna memenuhi kebutuhan fraksionasi industri obat. |
Rencana Aksi PMI Blitar: Akselerasi CPOB dan Digitalisasi Layanan
Langkah nyata PMI Kabupaten Blitar pasca-pertemuan di Labuan Bajo ini berfokus pada eksekusi cepat dua pilar utama: Akselerasi Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Digitalisasi Sistem Informasi Layanan.
Implementasi Standar Mutu CPOB
Untuk menyelaraskan diri dengan standar industri farmasi nasional, dr. Pravita Rinanti menegaskan bahwa UDD PMI Kabupaten Blitar tengah menyusun peta jalan (roadmap) pemenuhan dokumen mutu CPOB. Sertifikasi ini sangat krusial agar darah yang dikumpulkan tidak hanya aman untuk transfusi langsung, tetapi juga memenuhi kualifikasi sebagai bahan baku pengolahan obat berbasis plasma (fraksionasi plasma).
Langkah ini mencakup peningkatan fasilitas penyimpanan dingin, pengetatan kontrol suhu selama proses pengolahan, serta kalibrasi berkala pada instrumen laboratorium guna meminimalkan risiko kesalahan teknis.
Digitalisasi Melalui SIMDONDAR dan Platform Regional
Di sisi pelayanan publik dan manajemen internal, Sunu Ali Wardhana menyatakan bahwa digitalisasi mutlak diterapkan guna menekan birokrasi dan meningkatkan transparansi stok darah. PMI Kabupaten Blitar berkomitmen mempercepat integrasi penuh ke dalam sistem SIMDONDAR (Sistem Informasi Donor Darah).
Melalui integrasi ini, masyarakat, rumah sakit, dan para pemangku kepentingan dapat memantau ketersediaan kantong darah secara real-time melalui platform digital. Hal ini juga mempermudah proses koordinasi lintas wilayah jika terjadi lonjakan kebutuhan darah darurat di kawasan Jawa Timur.
Sinergi Berkelanjutan Demi Kemanusiaan
Kehadiran aktif Drs. Rijanto, Sunu Ali Wardhana, dan dr. Pravita Rinanti dalam Rakernis Regional IV 2026 menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan organisasi kemanusiaan saat ini menuntut profesionalisme tinggi, modernisasi teknologi, serta ketulusan hati dalam melayani masyarakat secara maksimal.
Sekembalinya dari Labuan Bajo, jajaran pimpinan PMI Kabupaten Blitar berkomitmen penuh untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, Dinas Kesehatan, serta pihak rumah sakit mitra guna merealisasikan ke-16 rekomendasi strategis tersebut. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu menghadirkan layanan transfusi darah yang tidak hanya cepat dan responsif, tetapi juga memiliki standar keamanan hayati kelas satu yang diakui secara nasional.
Penulis: Zabidi
Editor: Redaksi
Posting Komentar