Stigma Sosial Jadi PR Besar SD 5 Hadipolo
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, mengatakan kunjungan yang dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah bertujuan mencari penyelesaian secara menyeluruh, bukan sekadar melihat kondisi sekolah. Menurutnya, persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan jumlah siswa, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi keluarga mereka.
"Intinya kami datang untuk mencari solusi terbaik. Anak-anak di sekolah ini sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga penanganannya harus melibatkan berbagai pihak," ujarnya.
Mardijanto mengungkapkan salah satu langkah yang diusulkan adalah meningkatkan kualitas sekolah melalui perbaikan sarana dan prasarana. Selain itu, ia meminta Dinas Pendidikan mempertimbangkan penataan tenaga pendidik.
"Termasuk menghadirkan guru yang berasal dari Desa Hadipolo agar komunikasi dengan masyarakat lebih mudah terjalin," bebernya.
Menurutnya, keberadaan guru yang mengenal lingkungan setempat dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung upaya mencari calon peserta didik baru bersama pemerintah desa.
"Kami ingin kualitas sekolah ini ditingkatkan, baik dari sisi bangunan maupun sumber daya manusianya. Desa juga siap membantu agar sekolah ini kembali mendapat kepercayaan masyarakat," katanya.
Selain persoalan fasilitas, DPRD juga menyoroti kebiasaan sejumlah siswa yang ingin pulang lebih awal saat jam pelajaran masih berlangsung. Berdasarkan hasil dialog dengan pihak sekolah, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan keinginan anak membantu orang tua mencari tambahan penghasilan.
"Jam pelajaran belum selesai, tetapi ada anak yang meminta pulang lebih cepat karena ingin membantu orang tuanya. Kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian kami," ujar Mardijanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menegaskan belum ditemukan indikasi eksploitasi anak dalam kasus tersebut. Berdasarkan asesmen awal yang telah dilakukan, anak-anak masih bersekolah atas kemauan sendiri dan keterlibatan mereka lebih sebatas membantu orang tua setelah kegiatan belajar selesai.
"Kalau membantu orang tua masih dalam batas wajar. Sampai saat ini kami belum menemukan indikasi eksploitasi anak," jelas Putut.
Dinsos juga telah melakukan asesmen terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga siswa. Apabila terdapat keluarga yang belum memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat, pihaknya akan mengusulkan agar mereka masuk dalam program bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Putut, langkah tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga anak dapat lebih fokus menjalani pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi.
"Kami ingin anak-anak bisa sekolah dengan tenang. Waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain ya bermain, dan tumbuh kembang mereka tetap terjaga," katanya.
Terkait stigma yang masih melekat terhadap sekolah, Putut menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dinsos akan bekerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan.
"Bahkan turut serta menggali penyebab rendahnya minat masyarakat menyekolahkan anak di SD 5 Hadipolo," tukasnya.
Selain sosialisasi kepada masyarakat, Dinsos juga menyiapkan program pembinaan bagi anak-anak yang terjaring di ruang publik. Bagi mereka yang telah memasuki usia kerja, pemerintah berencana mengarahkan ke pelatihan keterampilan.
"Hal itu bertujuan agar memiliki bekal memperoleh pekerjaan yang lebih layak," pungkasnya.
Penulis: A Delano
Editor: Redaksi
Posting Komentar