Takut Kehilangan Kerja dan Harga Pangan Anjlok, Ratusan Warga Ponorogo Demo DPRD!

LINTAS86.com, Ponorogo - Aksi turun ke jalan kembali terjadi di Kabupaten Ponorogo. Ratusan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada roda ekonomi arus bawah kini diselimuti rasa cemas. Mereka khawatir program andalan pemerintah yang selama ini menyerap hasil bumi dan tenaga kerja lokal akan terhenti.

Isu miring yang menerpa lembaga pusat memicu gelombang kekhawatiran di tingkat daerah. Akibatnya, aliansi masyarakat lintas sektor memutuskan untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung ke rumah rakyat.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo mendadak dipadati oleh massa pada Jumat (3/7/2026). Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi petani, peternak, pelaku UMKM, hingga pekerja lokal menggelar aksi demonstrasi damai.

Massa mendesak ketegasan pemerintah pusat untuk menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu korupsi yang sedang berembus di internal Badan Gizi Nasional (BGN) memicu ketakutan besar bahwa program strategis ini akan dihentikan atau dikurangi skalanya.

Koordinator aksi, Purwanto, menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin program ini menjadi korban dari karut-marut tata kelola di tingkat pusat. Ada tiga poin tuntutan utama yang dibawa dalam aksi ini:

Bagi masyarakat Ponorogo, program MBG bukan sekadar kebijakan bagi-bagi makanan. Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini telah menjelma menjadi motor penggerak ekonomi yang sangat konkret di tingkat daerah.

Sebelum program ini berjalan, petani dan peternak lokal sering kali terjebak dalam permainan harga tengkulak atau fluktuasi pasar yang tidak menentu. Kehadiran program MBG bertindak sebagai penyerap hasil panen dan ternak secara konsisten dengan harga yang adil. Jika program ini berhenti, para petani dan peternak terancam menghadapi situasi di mana harga pangan anjlok drastis akibat kehilangan serapan pasar terbesar mereka.

Program MBG menciptakan ekosistem rantai pasok yang masif. Mulai dari dapur umum, penyedia jasa logistik, hingga tenaga masak, semuanya melibatkan warga lokal. Purwanto menyebutkan bahwa program ini telah berhasil menekan angka pengangguran di Ponorogo. Warga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini bisa bekerja dan mendapatkan upah tetap dari ekosistem program ini.

Dari sisi kesehatan, program ini memberikan dampak domino yang luar biasa bagi kelompok rentan. Kebutuhan gizi harian para penerima manfaat dapat terpenuhi dengan baik dan merata, meliputi:

Aksi damai yang berjalan tertib ini direspons langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Pihaknya menemui langsung para demonstran di depan gedung legislatif dan menyatakan dukungannya terhadap kekhawatiran yang dirasakan oleh warga.

Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa DPRD Ponorogo menyambut baik aspirasi tersebut. Sebagai wakil rakyat di daerah, mereka berkomitmen untuk segera meneruskan berkas tuntutan aliansi warga ini ke pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian serius.

Menurut Dwi Agus Prayitno, program nasional ini memang harus dikawal bersama karena dampaknya yang sangat menyentuh masyarakat bawah. Ia berharap dengan keberlanjutan program MBG, perputaran ekonomi lokal—khususnya bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM di Ponorogo—bisa terus berjalan, semakin kuat, dan tidak terganggu oleh dinamika politik atau hukum di pusat.

Aksi demonstrasi ini pun diakhiri dengan penyerahan berkas tuntutan secara resmi dari perwakilan massa kepada pimpinan DPRD Ponorogo, sebelum akhirnya ratusan warga membubarkan diri secara teratur dan kondusif.

Penulis: Arir W. 

Editor: Redaksi