26 Peserta Ikuti Pelatihan Penyaluran Bantuan Tunai Pascagempa Flores

LINTAS86.com, MANGGARAI -  OJT CVA PMI Gempa Flores menjadi langkah strategis yang dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk memperkuat kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak Gempa Flores 2026. Melalui pelatihan selama tiga hari yang berlangsung di Rumah Ret-Ret Puspita Efata, Ruteng, Kabupaten Manggarai, para pengurus, staf, dan relawan PMI dipersiapkan untuk menjalankan program bantuan tunai dan voucher yang akan segera diimplementasikan di empat kabupaten terdampak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan yang berlangsung pada 25 hingga 27 Oktober 2026 tersebut merupakan kolaborasi PMI Pusat bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dan American Red Cross (AmCross). Pelatihan diikuti peserta dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo yang menjadi wilayah sasaran program bantuan kemanusiaan pascagempa.

Pelaksanaan On-the-Job Training (OJT) Cash and Voucher Assistance (CVA) ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan teknis maupun administratif yang diperlukan dalam menjalankan program bantuan tunai. Materi yang diberikan mencakup proses pendataan, verifikasi calon penerima manfaat, seleksi penerima bantuan, hingga mekanisme pendistribusian bantuan kepada masyarakat.

Kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan yang melibatkan PMI Provinsi NTT, IFRC, dan fasilitator dari PMI Pusat. Setelah itu para peserta mendapatkan penjelasan mengenai konsep dasar bantuan tunai dan voucher atau CVA yang saat ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam respons kemanusiaan modern.

Peserta OJT dari PMI Kabupaten Manggarai Timur, Viktorinus Bomo, menjelaskan bahwa hari pertama pelatihan berfokus pada pengenalan mekanisme CVA serta pemahaman terhadap kode etik yang harus dipedomani oleh seluruh unsur PMI.

"Proses kegiatan OJT berlangsung di hari pertama yaitu tadi rangkaian kegiatan dimulai dan dibuka oleh PMI Provinsi NTT, IFRC dan Fasilitator dari PMI Pusat serta materi pengantar atau gambaran umum terkait materi OJT bantuan tunai dan voucher atau CVA dan bagaimana pendistribusian serta kode etik yang perlu dipahami oleh rekan-rekan relawan staf dan pengurus," ujar Viktorinus Bomo.

Menurutnya, materi tersebut menjadi bekal awal yang penting sebelum seluruh peserta terlibat langsung dalam pelaksanaan program bantuan di wilayah masing-masing.

Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga memahami berbagai tahapan kerja yang akan diterapkan saat proses penyaluran bantuan berlangsung. Hal ini penting mengingat bantuan tunai memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan bantuan dalam bentuk barang.

Utusan IFRC, Husni Mubarok atau yang akrab disapa Bang Alex, menjelaskan bahwa tujuan utama pelatihan adalah mempersiapkan tim PMI di tingkat kabupaten agar mampu menjalankan distribusi bantuan tunai secara profesional.

"Tujuan OJT ini sebenarnya adalah upaya kita secara cepat untuk mempersiapkan tim, khususnya teman-teman di empat kabupaten, untuk melakukan distribusi cash yang merupakan salah satu modalitas bantuan kita kepada masyarakat yang terdampak bencana," kata Husni.

Ia menjelaskan bahwa bantuan tunai merupakan salah satu bentuk dukungan kemanusiaan yang memungkinkan masyarakat menentukan sendiri kebutuhan yang dianggap paling penting bagi keluarganya setelah mengalami bencana.

Karena program ini melibatkan dana yang harus disalurkan kepada masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, maka proses verifikasi menjadi tahapan yang sangat penting. Relawan dan staf PMI harus mampu memastikan bahwa calon penerima manfaat benar-benar memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Selain itu, seluruh proses administrasi juga harus terdokumentasi dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pendukung program.

"Dengan begitu, kita juga bekerja lebih teliti agar semua proses ini bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel," lanjut Husni.

Dalam pelaksanaannya nanti, PMI akan menggunakan data dasar yang telah diterbitkan pemerintah daerah. Salah satu acuan yang digunakan adalah Surat Keputusan (SK) Bupati yang memuat daftar keluarga yang telah diverifikasi mengalami kerusakan rumah berat akibat Gempa Flores 2026.

Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan penerima manfaat program. Namun, Husni menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya bantuan membuat tidak seluruh keluarga terdampak dapat dijangkau dalam program ini. Oleh karena itu, proses seleksi harus dilakukan secara objektif berdasarkan data yang tersedia.

Dari sisi pelaksanaan, PMI menargetkan implementasi program dalam waktu yang relatif singkat. Karena itu, peningkatan kapasitas relawan dan staf menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi bantuan dapat berjalan sesuai rencana.

Koordinator TDB Gempa Bumi PMI NTT, Adrian Jeharun, mengatakan bahwa OJT merupakan bagian dari proses belajar yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta.

Menurut Adrian, masyarakat terdampak gempa telah menghadapi berbagai tantangan selama lebih dari dua bulan sehingga bantuan yang akan diberikan diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

"Peserta dari empat kabupaten ini baik pengurus, staf dan relawan diharapkan mampu belajar dengan baik terkait mekanisme penyaluran cash dan voucher ini. Kita punya waktu hanya satu bulan untuk mengimplementasikan bantuan ini, mengingat bahwa sudah lebih dari dua bulan bencana gempa bumi dialami masyarakat," ujar Adrian Jeharun.

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankan proses di lapangan.

Oleh sebab itu, pelatihan diberikan secara intensif agar para peserta memahami seluruh tahapan yang harus dilakukan mulai dari proses assessment hingga distribusi bantuan.

Pelaksanaan OJT juga mendapat perhatian dari Ketua PMI Kabupaten Manggarai, Hyronnimus Kaunang, BcKn. Dalam arahannya kepada peserta, ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan integritas selama menjalankan tugas kemanusiaan.

"Saya minta semua peserta belajar serius untuk mengambil langkah cerdas, disiplin, jujur dan teliti dalam menjalankan semua proses mulai dari assesment, verifikasi hingga penyaluran bantuan," tegas Hyronnimus Kaunang.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan program bantuan tunai tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun, tetapi juga komitmen individu yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data panitia, kegiatan OJT CVA di Ruteng diikuti sebanyak 26 peserta yang berasal dari empat kabupaten terdampak. Dari jumlah tersebut, 18 peserta merupakan laki-laki dan 8 peserta perempuan.

Selama pelatihan, peserta didampingi oleh tiga fasilitator yang terdiri dari Husni Mubarok, Anani Wele Soares, dan Hijir Ismail. Ketiganya memberikan pendampingan teknis terkait mekanisme Cash and Voucher Assistance sekaligus berbagi pengalaman dalam pelaksanaan program kemanusiaan berbasis bantuan tunai.

Fokus pelatihan adalah memastikan seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur pendataan, verifikasi, seleksi penerima manfaat, hingga proses distribusi bantuan yang sesuai standar PMI dan IFRC.

Selain aspek teknis, pelatihan juga membahas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program bantuan kemanusiaan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menjalankan program.

Melalui kegiatan ini, PMI berharap kesiapan relawan di empat kabupaten terdampak dapat semakin meningkat sehingga program bantuan tunai bagi masyarakat terdampak Gempa Flores 2026 dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan semata, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan selesainya pelatihan ini, PMI bersama IFRC dan AmCross berharap para peserta dapat segera mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di lapangan. Kesiapan sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam memastikan bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab.