Mahasiswa Fakultas Hukum UMM Gelar Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Tanah di Gresik, Soroti Kendala Pemilik Petok D
 |
Kegiatan tersebut mengangkat tema "Urgensi Pendaftaran Hak Atas Tanah" dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat, pemaparan materi edukasi hukum, serta diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan pertanahan yang masih dijumpai di lingkungan masyarakat.
Identifikasi Permasalahan Tanah melalui Wawancara Langsung
Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan, mahasiswa melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kondisi kepemilikan tanah, khususnya tanah yang masih menggunakan dokumen lama berupa Letter C atau Petok D dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Wawancara tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai status dokumen tanah, riwayat pendaftaran, kendala administrasi, serta pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tanah.
Salah satu permasalahan yang ditemukan berasal dari hasil wawancara dengan seorang narasumber bernama Kasni, yang menyatakan dirinya sebagai pemilik langsung atas sebidang tanah di Jalan Petiken, Dusun Petiken, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan keterangan narasumber, tanah tersebut memiliki luas kurang lebih 2.300 meter persegi dan sampai saat wawancara dilakukan masih menggunakan dokumen yang disebut sebagai Petok D atas nama Kasni. Tanah tersebut belum pernah didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM).
Narasumber menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki dokumen Petok D beserta bukti pembayaran pajak. Namun, nomor dokumen tersebut tidak lagi diingat secara pasti. Keaslian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki juga masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Meskipun belum memiliki sertifikat hak atas tanah, Kasni menerangkan bahwa tetangga di sekitar lokasi mengetahui tanah tersebut merupakan miliknya. Ia juga menyampaikan bahwa selama ini tidak terdapat sengketa kepemilikan, keberatan dari pihak lain, persoalan warisan, maupun permasalahan batas tanah.
Menariknya, berdasarkan hasil wawancara, kendala utama yang menyebabkan tanah tersebut belum didaftarkan bukan karena adanya sengketa, melainkan faktor usia narasumber yang sudah lanjut serta keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai prosedur pengurusan sertifikat tanah.
Kasni juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah terdapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, dirinya tidak mengikuti program tersebut karena keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan dan faktor usia yang membuatnya kesulitan mengikuti proses pengurusan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa persoalan pendaftaran tanah di masyarakat tidak selalu berkaitan dengan konflik kepemilikan. Minimnya informasi, pemahaman hukum, serta keterbatasan dalam mengakses pelayanan administrasi pertanahan juga dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah.
Pemaparan Materi mengenai Urgensi Pendaftaran Hak Atas Tanah
Setelah melakukan identifikasi permasalahan melalui wawancara, mahasiswa melanjutkan kegiatan dengan memberikan edukasi hukum melalui pemaparan materi mengenai urgensi pendaftaran hak atas tanah.
Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan dasar hukum pendaftaran tanah, pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bentuk kepastian hukum, perbedaan dokumen pertanahan lama dengan sertifikat hak atas tanah, serta persyaratan dan tata cara pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mahasiswa juga memberikan pemahaman mengenai tahapan yang perlu ditempuh masyarakat untuk mendaftarkan tanah, mulai dari mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah, melakukan konsultasi kepada pemerintah desa atau kelurahan, hingga mengajukan permohonan dan mengikuti proses pemeriksaan serta pengukuran oleh Kantor Pertanahan sesuai prosedur yang berlaku.
Selain membahas prosedur pendaftaran, pemaparan materi juga menekankan berbagai risiko dan dampak apabila tanah tidak didaftarkan. Di antaranya adalah kesulitan dalam membuktikan hak atas tanah, potensi timbulnya permasalahan mengenai batas dan kepemilikan, serta hambatan ketika tanah akan dialihkan, dijadikan jaminan, atau dilakukan perbuatan hukum lainnya.
Melalui penyampaian materi tersebut, mahasiswa berupaya memberikan pemahaman bahwa pendaftaran tanah bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status hak, identitas pemegang hak, serta data fisik dan yuridis suatu bidang tanah.
Diskusi dan Tanya Jawab Bersama Masyarakat
Rangkaian kegiatan selanjutnya dilaksanakan melalui diskusi dan sesi tanya jawab bersama masyarakat. Dalam sesi tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun kendala yang berkaitan dengan kepemilikan dan pendaftaran tanah.
Diskusi ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait dokumen Letter C, Petok D, bukti pembayaran pajak, persyaratan pendaftaran tanah, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah.
Melalui komunikasi dua arah tersebut, mahasiswa tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga berupaya menghubungkan ketentuan hukum dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, informasi yang diberikan diharapkan lebih mudah dipahami dan dapat menjadi pengetahuan praktis bagi masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahannya.
Pendaftaran Tanah sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum
Pentingnya pendaftaran tanah telah ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum.
Pendaftaran tanah mencakup kegiatan pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah, serta penerbitan surat tanda bukti hak. Melalui proses tersebut, data fisik dan data yuridis mengenai suatu bidang tanah dapat tercatat secara resmi dalam administrasi pertanahan.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa dokumen lama seperti Letter C atau Petok D tidak dapat disamakan dengan Sertifikat Hak Milik. Begitu pula bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan bukti pemenuhan kewajiban perpajakan, bukan sertifikat hak atas tanah.
Selain itu, Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai kewajiban pendaftaran alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perseorangan paling lama lima tahun sejak peraturan tersebut berlaku. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, dokumen yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya menjadi petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.
Ketentuan ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat yang masih mengandalkan dokumen pertanahan lama. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar dan melakukan konsultasi kepada Kantor Pertanahan setempat untuk mengetahui status, riwayat, serta prosedur pendaftaran tanah yang sesuai dengan ketentuan hukum.
PTSL sebagai Salah Satu Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah
Dalam rangka mendorong percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah juga menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak terhadap objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan.
Keberadaan program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Namun, informasi mengenai pelaksanaan program, persyaratan, serta mekanisme keikutsertaan perlu disampaikan secara merata agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kasus yang dialami Kasni menjadi gambaran penting bahwa keberadaan program pemerintah perlu diimbangi dengan penyebarluasan informasi dan pendampingan yang memadai, terutama bagi masyarakat lanjut usia yang mengalami keterbatasan dalam memahami proses administrasi pertanahan.
Wujud Implementasi Pembelajaran Hukum di Tengah Masyarakat
Melalui kegiatan edukasi hukum, diskusi, dan wawancara tersebut, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memperoleh kesempatan untuk mengidentifikasi secara langsung persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat sekaligus mengimplementasikan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran praktis mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) I, yang mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menyampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pendaftaran hak atas tanah, mengetahui kedudukan dokumen pertanahan yang dimiliki, serta memahami prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih memperhatikan administrasi pertanahan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak dan kepemilikan tanah, sehingga potensi permasalahan pertanahan di kemudian hari dapat diminimalkan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Tanah PLKH I, di bawah naungan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan instruktur pembimbing Ibu Cindy Monique, S.H., M.H.
Identitas Kelompok Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Tanah PLKH I:
- Khadiq Khalimi Subhi — 202310110311054
- Akbar Nusabakti — 202310110311058
- Muhammad Al Muhaqqiq — 202310110311059
- Alpin — 202310110311063
- Elvina Vania Azizah — 202310110311068
Universitas: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Fakultas: Fakultas Hukum
Laboratorium: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Instruktur Pembimbing PLKH I: Cindy Monique, S.H., M.H.
Posting Komentar