PMI Timor Tengah Utara Gelar Orientasi Kepalangmerahan dan Kemarkasan
0 menit baca
lintas86.com, Timor Tengah Utara - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melaksanakan kegiatan "Orientasi Kepalangmerahan dan Kemarkasan" selama dua hari, yakni dari tanggal 7 hingga 8 November 2025.
Acara yang strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Dewan Kehormatan, Pengurus, Staf, dan Relawan PMI, dan didukung oleh PMI Pusat serta Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC).
Bertempat di aula rumah jabatan Bupati TTU, acara ini dihadiri oleh berbagai lapisan, mulai dari wakil pemerintah lokal hingga perwakilan PMI di berbagai tingkat.
Vemy Tefa, Sekretaris PMI Kabupaten TTU, dalam laporan panitianya menyatakan pentingnya orientasi ini untuk mendukung peningkatan kapasitas kepengurusan baru masa bakti 2025-2030.
"Sebagai pengurus baru, kami harus dibekali dengan pengetahuan tentang Kepalangmerahan agar mampu menjalani program kerja dan layanan PMI di Kabupaten TTU dengan baik. Semua komponen PMI harus memahami tugas, peran, dan fungsi organisasi," ujarnya.
Kristina Muki, mewakili Pengurus PMI Provinsi NTT, juga menegaskan pentingnya orientasi ini.
Menurutnya, orientasi semacam ini adalah mandat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI yang harus diikuti seluruh anggota.
"PMI bekerja sesuai tujuh prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang meliputi Kemanusiaan, Kesamaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesatuan, Kemandirian, dan Kesemestaan. Semua ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018," jelas Kristina.
Ketua Bidang Relawan PMI Provinsi NTT, dalam sambutannya, menambahkan bahwa orientasi pasca pemilihan dan pelantikan pengurus baru adalah langkah penting untuk mendukung kerja kemanusiaan dan kolaborasi dengan pemerintah serta lembaga mitra. Ditekankan pula potensi kolaborasi lintas batas dengan Palang Merah Timor Leste (Cruz Vermelha de Timor Leste).
Wakil Kepala Markas Pusat PMI, Puji Astuti, menggarisbawahi bahwa kolaborasi dengan berbagai lembaga lain sangat diperlukan untuk memaksimalkan aktivitas pelayanan PMI.
"PMI harus sudah menjangkau lokasi bencana dalam waktu enam jam. Oleh karena itu, kapasitas PMI di setiap tingkatan, baik provinsi sebagai koordinator maupun kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis, harus diperkuat," tandasnya.
Wakil Bupati Kabupaten TTU, Kamillus Ilu, mengapresiasi PMI TTU atas perubahan yang nyata di masyarakat, terutama dalam hal pelayanan donor darah.
Ia berharap, melalui orientasi ini, pengurus dan relawan PMI dapat lebih aktif dan responsif, terutama dalam penanggulangan bencana dan pelayanan sosial kemanusiaan.
Freddy Nggadas, perwakilan ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, menambahkan bahwa mengetahui sejarah Palang Merah dan prinsip-prinsip dasarnya adalah hal penting agar kegiatan diseminasi kepalangmerahan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif.
Dalam sesi diskusi, Budi Raharjo, fasilitator PMI Bali, dan Adrian Jeharun dari PMI NTT memberikan catatan penting tentang penguatan kapasitas organisasi sebagai kunci untuk mendapatkan akses program dari PMI Pusat.
Dengan pembekalan dan analisis kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman yang ada, kapasitas PMI TTU diharapkan dapat diukur dengan baik.
Kegiatan tersebut menghadirkan partisipasi aktif dari PMI Kabupaten Belu sebagai koordinator zona I PMI Provinsi NTT dan menjadi langkah signifikan dalam menguatkan struktur organisasi dan kapasitas pelayanan PMI di wilayah Timor Tengah Utara.
Dukungan dari PMI Pusat dan ICRC membantu memastikan orientasi ini berjalan lancar dan efektif, mempersiapkan PMI TTU untuk tanggapan kemanusiaan yang lebih terorganisir dan kuat di masa depan.
Penulis: Adrian J.
Editor: M Nur Amin Z.

