Ratusan BPD di Ponorogo Dukung Pendirian Koperasi Desa Merah Putih
0 menit baca
lintas86.com, Ponorogo - Proses pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sedang berlangsung secara intensif di lebih dari 100 desa di Kabupaten Ponorogo. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari ratusan pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Ponorogo.
Dukungan ini diungkapkan dalam sarasehan yang diadakan di Gedung DPRD Ponorogo pada hari Selasa, 20 Januari.
Sarasehan ini dihadiri oleh anggota dan pengurus BPD yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), DPC Ponorogo. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap program pendirian KDMP, yang sejalan dengan program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, partisipasi BPD dalam proses ini disertai dengan syarat: mereka harus dilibatkan dalam fungsi pengawasan KDMP.
Agus Darmawan, ketua panitia sarasehan, menekankan pentingnya peran BPD dalam kelangsungan pembentukan koperasi ini. "Sampai dengan terbentuknya koperasi, dan unit-unit usahanya, kita terlibat. Karena BPD tidak bisa terlepas dari produk hukum desa yaitu APBDes. Lha nyatanya, KDMP itu ada penyertaan modal. Makanya setiap desa, BPD dilibatkan menjadi Pengawas KDMP," jelas Agus.
Keputusan dalam sarasehan tersebut mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD, perwakilan Pemerintah Daerah Ponorogo, Komando Distrik Militer (Kodim), dan Kejaksaan Ponorogo. Peran BPD sebagai pengawas dianggap krusial dalam memastikan kelangsungan dan keberhasilan KDMP, yang diharapkan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat desa.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyatakan bahwa keaktifan BPD sangat penting untuk memastikan KDMP tidak hanya menjadi formalitas administratif. "KDMP sangat ditentukan oleh BPD. Jika BPD diam, KDMP akan berjala sebagai rutinitas administrasi. Jika BPD pasif, KDMP akan menjadi simbol kepatuhan semata. Namun, jika BPD berfikir ideologis dan bertindak politis, KDMP akan menjadi alat pembebasan ekonomi desa. Koperasi ini bukan milik negara, bukan milik elit desa. Tapi milik rakyat," ujar Dwi Agus dalam sambutannya.
Menurut data dari Kodim Ponorogo, progres pembangunan KDMP telah mencapai 185 lokasi. Dari jumlah tersebut, satu lokasi di Sukorejo, desa Serangan, telah selesai sepenuhnya dan siap digunakan.
"Di Kabupaten Ponorogo ini, sudah berproses 185 titik, yang terbangun. Prosentase pembangunan masih bervariasi, semuanya berproses. Satu yang sudah selesai 100 persen, di Sukorejo, desa Serangan," ungkap Kasdim Ponorogo Mayor Inf Agus Budi C.
Pembangunan KDMP di Ponorogo diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi desa-desa lainnya di Indonesia dalam memajukan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Dukungan dan pengawasan dari BPD diyakini dapat mengoptimalkan potensi koperasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Penulis: Zabidi
Editor: Redaksi
