Rapat Kerja Rutin Jejaring PMI Wilayah III Jember: Fokus Fraksionasi Plasma dan Peraturan Organisasi
Acara dilaksanakan pada hari Jumat, (13/2/2026) dihadiri oleh perwakilan dari PMI Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo, dan menyuguhkan diskusi mendalam terkait fraksionasi plasma dan regulasi Unit Donor Darah (UDD).
Tema pertama mengenai Collecting Site dan fraksionasi plasma dipresentasikan oleh dr. Roby Aditya dari Unit Donor Darah (UDD) pusat.
dr. Roby menyoroti pentingnya sistem collecting site dalam proses fraksionasi plasma yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan plasma berkualitas.
Implementasi sistem ini, imbuhnya, penting untuk menjaga mutu plasma agar kesetaraan standar plasmanya terjamin.
"Ini untuk pemenuhan di fraksionasi plasma, dengan menjamin mutu plasma, serta standar plasmanya sama," jelas Dokter Roby Aditya.
Dengan sistem ini, diharapkan proses distribusi dan ketersediaan plasma dapat lebih terjamin dan efisien.
Adapun tema kedua adalah pemaparan tentang Peraturan Organisasi (PO) nomor 03 tahun 2025, yang mengatur tentang UDD, disampaikan oleh Edy Purwinarto, pengurus PMI Jawa Timur.
Edy menekankan bahwa UDD berfungsi sebagai unit pelaksana teknis yang didirikan oleh pengurus PMI.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan swakelola UDD yang harus memberikan kontribusi kepada pengurus PMI dan mempertanggungjawabkan setiap aktivitas finansial kepada badan pengurus.
"Perlu diketahui, UDD melakukan pengelolaan keuangan swakelola, dan harus memberikan kontribusi pada pengurus, serta bertanggung jawab kepada pengurus PMI," papar Edy Pur, panggilan akrabnya.
Pertemuan ini juga memberikan kesempatan bagi Edy Purwinarto untuk menyampaikan beberapa isu terkini yang menjadi perhatian PMI Jawa Timur.
Salah satu topik mencakup pengelolaan posko PMI dan posko bencana yang menjadi fokus utama dalam situasi darurat.
"Saat ini PMI Jawa Timur juga bersiap menjadi tuan rumah Temu Karya Nasional, sebuah kehormatan yang menandakan peran penting wilayah ini dalam jaringan nasional PMI,". Terangnya
Selain itu, terdapat diskusi mengenai prosedur terkait akte pendirian PMI, yang menjadi langkah strategis dalam memperkuat legalitas dan operasional organisasi di tingkat regional maupun nasional. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap unit dan cabang PMI berfungsi efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Rapat kerja ini tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi, tetapi juga mempererat sinergi antarcabang PMI dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan kemanusiaan di wilayah masing-masing. Hasil diskusi diharapkan membawa dampak positif dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas seluruh jejaring PMI, khususnya dalam menghadapi tantangan operasional di masa mendatang.
Penulis: Rini J.
Editor: Redaksi
Posting Komentar