PMI Perkuat Pokja Aksi Merespon Peringatan Dini di NTT
Kelompok kerja ini awalnya dibentuk pada Juni 2025 dan telah diresmikan melalui Surat Keputusan Gubernur NTT, 371/KEP/HK/2025.
Kegiatan penguatan kapasitas yang berlangsung pada 23-24 Februari 2026 di Hotel Sasando, Kupang, ini menjadi titik tolak penting bagi pembangunan ketangguhan bencana berbasis peringatan dini.
Adrian Jeharun, Ketua Panitia penyelenggara kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa acara ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga-lembaga dalam sistem pentahelix, termasuk Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat/LSM, dan Pers.
"Kerja kolaboratif adalah pilar penting untuk kesuksesan aksi dini, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No 02 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana," ujar Adrian.
Ketua PMI Provinsi NTT, Ir. Alfridus Bria Seran, menyambut baik dukungan nyata dari Gubernur NTT dan Pemerintah melalui pembentukan kelompok kerja ini.
"SK Gubernur ini tidak hanya memberikan legalitas kepada Pokja tetapi juga menegaskan komitmen untuk mengurangi risiko bencana di NTT melalui peringatan dini dan aksi dini," tegas Alfridus.
Ia juga menekankan bahwa program SIAP SIAGA yang didukung oleh Australian Red Cross dan DFAT merupakan kontribusi PMI bagi pembangunan berkelanjutan di NTT, khususnya dalam memperkuat jejaring kerja terkait Aksi Dini.
Penguatan kapasitas Pokja AMPD ini menampilkan berbagai materi dari narasumber ahli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT memaparkan tentang Manajemen Penanggulangan Bencana berbasis AMPD, sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NTT II membahas prediksi iklim dan potensi ancaman hidrometerologi di NTT. BAK redaksi terkait pembangunan berkelanjutan oleh lembaga non-pemerintah juga menjadi fokus, begitu pula rencana kerja AMPD PMI 2025-2027.
Selama dua hari kegiatan, sejumlah sub-pokja yang mencakup Manajemen Informasi, Manajemen Pengetahuan, Aksi Dini, Pendanaan, serta Monitoring dan Evaluasi disusun untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis ke depan. Masing-masing sub-pokja diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Protokol AMPD yang berbasis inklusif, merancang mekanisme pendanaan, dan mengatur monitoring serta evaluasi berkala.
Pada penutupan acara, kesepakatan bersama diteken oleh lembaga-lembaga mitra yang terlibat untuk berkomitmen mendukung keberlanjutan Pokja AMPD.
George M. Hadjoh, SH, Sekretaris PMI NTT, menggarisbawahi bahwa pemahaman bersama mengenai bencana sebagai isu bersama menuntut upaya kolaboratif untuk menciptakan ketangguhan komunal.
Dalam sambutan penutupan, Syafrudin Herman, SE., MM., Kepala Pelaksana BPBD NTT, menyatakan bahwa meskipun tiap wilayah memiliki kerentanan berbeda terhadap bencana, yang terpenting adalah meningkatkan kapasitas dan mekanisme aksi dini secara menyeluruh.
"Melalui Pokja AMDP, kami berdiskusi untuk mempercepat diseminasi tentang pilar-pilar AMPD. Kami berharap kerjasama ini terus berkembang untuk menjangkau seluruh masyarakat di NTT, menciptakan ketangguhan berkelanjutan," ujar Syafrudin.
Dengan dukungan komprehensif dari PMI NTT dan berbagai pihak terkait, Provinsi NTT kini berada pada jalan yang tepat menuju pembangunan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman bencana.
Pokja AMPD diharapkan menjadi pelopor bagi inisiatif pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan membangun kesadaran publik akan pentingnya aksi dini dalam mitigasi risiko bencana.
Penulis: Zabidi
Editor: Redaksi
Posting Komentar