Akselerasi Mutu Layanan Darah: PMI Gelar Rakernis UDD Regional IV di Labuan Bajo untuk Perkuat Jejaring Nasional
LINTAS86.com, Manggarai Barat – Palang Merah Indonesia (PMI) terus berkomitmen dalam menjaga garis depan pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam memastikan ketersediaan darah yang aman, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai langkah nyata untuk merealisasikan visi tersebut, PMI secara resmi menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tingkat Regional IV Unit Donor Darah (UDD) PMI Tahun 2026. Pertemuan strategis berskala makro ini dipusatkan di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Perhelatan berskala regional ini menjadi magnet berkumpulnya para pengambil kebijakan dan praktisi kemanusiaan dari berbagai wilayah di Indonesia Tengah dan Timur. Tercatat, sebanyak 62 perwakilan PMI dari tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota yang berasal dari empat provinsi strategis—yakni Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT)—hadir secara langsung. Dalam penyelenggaraan tahun ini, PMI Kabupaten Manggarai Barat berkolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah setempat untuk bertindak sebagai tuan rumah yang menyambut para delegasi demi menyukseskan agenda besar bertajuk “Akselerasi Penguatan Tata Kelola Jejaring dan Peningkatan Mutu UDD PMI Tahun 2026.”
Transformasi Mutu dan Standardisasi Global UDD PMI
Penyelenggaraan Rakernis UDD Regional IV tahun ini memiliki signifikansi yang sangat krusial. Selain berfungsi sebagai wadah evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan transfusi darah di tingkat wilayah, forum ini dirancang secara khusus untuk mendorong percepatan implementasi berbagai rekomendasi yang telah dirumuskan pada Rakernis UDD PMI Tahun 2025. Manajemen PMI menyadari bahwa dinamika kebutuhan klinis di rumah sakit menuntut adanya standardisasi mutu yang tidak hanya bersifat lokal, melainkan setara dengan standar industri farmasi global.
Terdapat beberapa poin tujuan khusus yang menjadi lokomotif utama pembahasan dalam Rakernis 2026 ini, di antaranya:
Akselerasi Sertifikasi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik): Mendorong UDD PMI di daerah agar mampu meningkatkan standar laboratoriumnya hingga mendapatkan sertifikasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi ini merupakan prasyarat mutlak agar sisa pengelolaan darah (plasma) dapat diolah lebih lanjut menjadi produk fraksionasi plasma atau bahan baku obat nasional.
Implementasi dan Penguatan SIMDONDAR: Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR) terus diintegrasikan secara masif guna memastikan seluruh data pendonor, stok kantong darah, hingga rekam jejak distribusi dapat dipantau secara real-time dan transparan di seluruh jejaring PMI.
Penyelarasan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD): Merumuskan regulasi dan keseragaman formula nilai pembagian komponen biaya operasional pengelolaan darah, dengan tujuan memperkuat kemandirian finansial UDD tanpa membebani masyarakat luas.
Identifikasi Kendala Sub-Regional: Memetakan secara detail hambatan logistik, kondisi geografis, dan disparitas infrastruktur medis di masing-masing area kerja.
Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) Berbasis Data: Memastikan bahwa setiap kebijakan, alokasi anggaran, dan program kerja yang diadopsi untuk periode mendatang berpijak pada data lapangan yang akurat dan akuntabel.
Menjawab Tantangan Geografis dan Keterbatasan Fasilitas di Daerah
Ketua PMI Provinsi NTT, Alfridus Bria Seran, dalam pemaparan resminya menegaskan kembali kedudukan hukum dan mandat mulia yang diemban oleh organisasi berlambang mawar merah ini. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, PMI secara legal merupakan mitra utama pemerintah yang bertugas membantu pemenuhan kebutuhan pelayanan transfusi darah yang aman, higienis, dan bermutu tinggi. Oleh sebab itu, eksistensi UDD PMI di tingkat daerah memegang peranan yang sangat vital dan strategis.
"UDD PMI merupakan tulang punggung penyediaan donor darah di Indonesia. Tugas PMI ini sungguh sangat mulia, namun di sisi lain kita juga dihadapkan pada realitas tantangan yang penuh liku di tengah berbagai keterbatasan di lapangan. UDD PMI saat ini dituntut secara mutlak untuk mampu menyediakan darah yang aman, cukup, dan berkualitas tinggi, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan kepulauan, serta dituntut mampu mengoptimalkan tata kelola plasma darah secara mandiri," ungkap Alfridus Bria Seran di hadapan para peserta rakernis.
Meski target ideal telah ditetapkan, Alfridus tidak menutupi fakta bahwa realitas di lapangan masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang berat. Banyak wilayah di Indonesia Timur yang masih berjuang melawan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersertifikasi secara khusus di bidang transfusi darah, minimnya fasilitas laboratorium penunjang, hingga terbatasnya dukungan pendanaan daerah untuk pengembangan aspek mutu jangka panjang.
Sebagai contoh konkret, di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri belum semua pemerintah kabupaten memiliki fasilitas UDD operasional yang memadai. Kondisi ini memicu adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan darah antarwilayah yang cukup signifikan.
"Di wilayah NTT sendiri, hingga saat ini masih ada beberapa daerah administratif seperti Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Alor, Rote Ndao, hingga Lembata yang belum memiliki fasilitas UDD PMI mandiri. Sementara itu, denyut nadi kehidupan masyarakat di sana terus berjalan dan kebutuhan klinis akan ketersediaan kantong darah yang cukup bersifat darurat dan harus segera dipenuhi secara instan. Kami sangat berharap agar kondisi riil ini menjadi atensi bersama bagi kita semua di forum ini, menjadi bahan diskusi yang mendalam, serta mampu melahirkan solusi konkret demi penguatan dan pemerataan layanan kita ke depan," sambung Alfridus dengan nada penuh harap.
Apresiasi Pemerintah Daerah dan Harapan Alih Teknologi
Dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini juga datang dari pihak eksekutif daerah. Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menyatakan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran PMI Pusat dan Regional IV atas kepercayaan yang diberikan untuk menunjuk Labuan Bajo sebagai pusat bertemunya para pakar kemanusiaan nasional tahun ini. Pemerintah Daerah memandang kegiatan ini memiliki nilai strategis ganda, baik bagi peningkatan kapasitas kesehatan wilayah maupun bagi sektor pariwisata pertemuan (MICE) setempat.
"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten dan seluruh masyarakat Manggarai Barat mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan seluruh rangkaian aktivitas teknis di Labuan Bajo. Kami merasa sangat terhormat karena agenda Rakernis yang bernilai besar ini dilaksanakan di daerah kami. Momentum ini sungguh bermartabat. Perjumpaan serta sumbangsih pemikiran dari Bapak dan Ibu sekalian merupakan sebuah berkat yang nyata bagi peningkatan kualitas hidup di daerah kami," ujar Bupati Edistasius Endi hangat.
Lebih lanjut, Bupati Edistasius menaruh harapan besar agar pelaksanaan rakernis ini meninggalkan dampak jangka panjang bagi penguatan kapasitas internal UDD PMI di wilayah Manggarai Barat yang saat ini sedang terus berkembang.
"Semua perwakilan dan tokoh yang hadir di ruangan ini adalah figur-figur yang sudah sangat berpengalaman puluhan tahun dalam mengelola manajemen darah. Kami sangat berharap agar setiap rekam jejak keberhasilan dan pengalaman berharga dari daerah maju seperti Jawa Timur dan Bali dapat dibagikan di sini. Hal itu akan menjadi bahan pembelajaran klinis dan manajerial yang luar biasa bagi UDD PMI Manggarai Barat agar ke depan kami mampu menyiapkan layanan darah yang optimal dan prima bagi masyarakat lokal maupun wisatawan," pungkasnya.
Kolaborasi Integratif PMI dan Pemerintah Demi Kemandirian Obat Nasional
Puncak pembukaan Rakernis Regional IV ditandai dengan pengarahan resmi yang disampaikan oleh Ketua Bidang Unit Donor Darah PMI Pusat, dr. Linda Lukitari Waseso. Dalam pidato pembukaannya, dr. Linda mengajak seluruh elemen kepengurusan PMI di tingkat daerah untuk menyatukan visi, menyelaraskan frekuensi, dan membangun pemahaman kolektif yang sama terkait pentingnya pola kolaborasi simbiosis mutualisme antara PMI dan institusi pemerintah di sektor kesehatan.
" Kita semua yang berada di bawah naungan PMI harus memiliki pemahaman dasar yang sama, bahwa penyelenggaraan kegiatan donor darah bukan sekadar tugas sektoral PMI semata, melainkan merupakan amanat undang-undang yang dipikul bersama antara PMI dan Pemerintah. Tugas pokok PMI adalah menopang dan membantu menyukseskan program Pemerintah. Oleh sebab itu, kita perlu merajut kerja sama yang terintegrasi untuk menyiapkan stok darah nasional yang cukup. Jika volume donor darah di masyarakat semakin masif, sisa komponennya dapat kita olah menjadi plasma darah berkualitas tinggi yang berguna sebagai bahan baku industri obat dalam negeri. Dengan demikian, kita secara nyata turut mendukung kemandirian pelayanan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat," papar dr. Linda Lukitari Waseso secara komprehensif.
Beliau juga mengingatkan bahwa forum rakernis ini tidak boleh sekadar menjadi rutinitas seremonial tahunan, melainkan harus bertransformasi menjadi laboratorium pemikiran yang menghasilkan kebijakan taktis dan implementatif bagi kemajuan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
"Pada momen berharga di Labuan Bajo ini, kita perlu bersama-sama merefleksikan diri, melihat sudah sejauh mana lini pelayanan kita mampu mendorong peningkatan kualitas mutu, dan bagaimana efektivitas kolaborasi kita dengan pemerintah daerah dalam mengatasi setiap hambatan di lapangan. Kita dituntut untuk mampu menemukan formula solusi yang adaptif, aplikatif, dan efisien bagi setiap tantangan lokal, serta terus konsisten membangun komunikasi dengan instansi dinas kesehatan. Mari kita manfaatkan ruang kebersamaan ini sebaik-baiknya untuk saling berbagi ilmu, menularkan inovasi, dan merumuskan strategi pengembangan UDD yang amanah, bermutu tinggi, dan merata dari kota hingga ke pelosok Indonesia," tegas dr. Linda menutup arahannya.
Melalui dinamika diskusi kelompok terarah, sharing session antar-kepala UDD, serta penyusunan lembar kerja regional yang berlangsung selama kegiatan ini, Rakernis Regional IV diharapkan mampu menelurkan cetak biru (blueprint) tata kelola logistik darah yang modern. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya keadilan akses kesehatan, di mana setiap helai kantong darah yang steril dan berkualitas tinggi dapat tersedia tepat waktu demi menyelamatkan jiwa setiap pasien yang membutuhkan di seluruh penjuru tanah air.
Posting Komentar