BNPB dan WFP Integrasikan AMPD dan Destana di NTT
Pendekatan anticipatory action menjadi fokus utama dalam pelatihan ini guna mendorong kesiapsiagaan berbasis komunitas lokal. Melalui skema ini, sinyal peringatan dini tidak lagi sekadar menjadi informasi pasif, melainkan diterjemahkan langsung menjadi tindakan pencegahan nyata sebelum bencana menerjang.
Sebagaimana diberitakan oleh ANEWS.co, Kepala Kantor WFP Cabang Kupang, Nunuk Supraptina, menekankan pentingnya mengawinkan sistem peringatan dini dengan program Destana. Menurutnya, respons yang terukur di tingkat desa menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan masyarakat.
"AMPD menjadi pendekatan dalam sistem Penanggulangan Bencana untuk mendorong informasi Peringatan Dini agar diterjemahkan menjadi aksi nyata. Melalui lokakarya ini, panduan fasilitator akan mengintegrasikan AMPD ke dalam Pendekatan Desa Tangguh Bencana. Kemitraan menjadi kunci utama agar mampu mewujudkan ketangguhan bersama di level komunitas," ujar Nunuk seperti dikutip dari ANEWS.co.
Nunuk juga menambahkan bahwa kegiatan penyempurnaan panduan ini dilaksanakan secara paralel di Yogyakarta untuk menyerap masukan kritis serta pengalaman lapangan dari berbagai daerah.
Sinergi Pentahelix Tekan Risiko Bencana
Kondisi geografis NTT yang rentan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang solid.
Sekretaris BPBD Provinsi NTT, Johanes Takadosi, S.SiT., M.Sc., menggarisbawahi bahwa kolaborasi model Pentahelix—yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan NGO—merupakan kunci utama kesiapsiagaan daerah.
Mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 02 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini, penerapan AMPD dipandang sebagai sarana efektif untuk menekan tingkat kerusakan fisik maupun potensi korban jiwa.
"AMPD memang tidak bisa mencegah bencana terjadi, tetapi mampu mengurangi risiko yang ditimbulkannya. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada BNPB dan WFP yang telah menginisiasi kegiatan ini," ungkap Johanes dilansir ANEWS.co.
Tiga Pilar Utama Integrasi AMPD dan Destana
Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebencanaan Ahli Madya pada Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, Melissa Aprilia, SKM, memaparkan kerangka teknis operasional bagi para fasilitator lapangan. Integrasi panduan ini difokuskan pada penentuan trigger (pemicu) dan threshold (ambang batas) bahaya iklim agar aksi penanganan darurat dapat dieksekusi secara otomatis.
Menurut penjelasannya kepada ANEWS.co, terdapat tiga pilar kunci dalam skema AMPD yang harus diintegrasikan ke dalam program Destana:
Peringatan Dini (Early Warning): Pemantauan data iklim dan analisis ancaman secara berkala.
Aksi Dini (Early Action): Mobilisasi tindakan penyelamatan dan perlindungan sebelum dampak puncak terjadi.
Dukungan Pendanaan Flexibel (Anticipatory Financing): Alokasi dana siaga yang dapat dicairkan secara cepat saat pemicu bencana terdeteksi.
Ketiga pilar tersebut diuji untuk mengukur sejauh mana kesiapan desa dalam meraih status Destana tingkat Pratama, Madya, hingga Utama.
Menjadikan Warga Desa Sektor Utama Ketangguhan
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, MMB, menginstruksikan agar seluruh dokumen dan panduan teknis yang disusun dapat diterapkan secara praktis di lapangan. Ia menekankan pentingnya pergeseran paradigma penanggulangan bencana yang berbasis pada kekuatan warga lokal.
"Masyarakat desa harus menjadi subjek ketangguhan, bukan sekadar objek. Kita patut berbangga karena Indonesia memiliki basis relawan yang sangat kuat hingga tingkat desa. Maka dari itu, panduan kita harus bersifat kontekstual dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem kerja serta penganggaran desa," tegas Pangarso mengutip ANEWS.co.
Lintas Sektor Hadir Evaluasi Panduan
Lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri oleh perwakilan dari pelbagai instansi teknis dan organisasi kemanusiaan di NTT. Di antaranya BPBD Provinsi NTT, Bapperida NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPBD Kota/Kabupaten Kupang, BMKG Wilayah NTT, PMI NTT, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) lokal.
Rangkaian acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif guna menghimpun catatan kritis dari para peserta, yang nantinya akan digunakan BNPB dan WFP dalam menyempurnakan Buku Panduan Fasilitator Destana Terintegrasi AMPD secara nasional.
Posting Komentar