BPBD Ponorogo Gelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi




lintas86.com, Ponorogo - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo menggelar acara koordinasi dan evaluasi dalam rangka penanggulangan bencana hidrometeorologi tahun 2024. 

Rapat evaluasi ini berlangsung di ruang pertemuan Hotel Ndalem Katong Ponorogo, Senin (29/05/2024). 

Hadir dalam kegiatan Kepala BPBD bersama Jajaran, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Ponorogo, RAPI Ponorogo, PMI Kabupaten Ponorogo, Baznas Ponorogo, Reyog 4X4 Ponorogo, Bagana Ponorogo, MDMC Ponorogo, GKJW Ponorogo, Mapala Pasca Ponorogo, Mahipa Ponorogo, LPBI NU Ponorogo, Tagana Ponorogo, TREP Ponorogo, dan RESPON Ponorogo. 

Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, saat membuka kegiatan menyampaikan, penanganan bencana hidrometeorologi melibatkan peran serta relawan dan berbagai potensi yang ada di Ponorogo.

"Selama tiga bulan, yaitu Januari sampai Maret 2024 terjadi sebanyak 77 kejadian bencana di Ponorogo, dan 40.20% di antaranya disebabkan oleh hidrometeorologi atau cuaca ekstrem," jelas Masun.

Bandingkan dengan tahun 2023 yang mencatatkan 121 kejadian bencana dalam tiga bulan pertama, terjadi penurunan jumlah kejadian bencana. 

Fenomena ini dipengaruhi oleh siklus iklim, dimana tahun 2023 didominasi oleh La Nina dan tahun 2024 oleh El Nina.

Menyikapi perubahan musim yang akan datang, yaitu masa pancaroba dan kemarau, Masun juga menyampaikan prediksi akan adanya kekeringan yang lebih panjang. 



"Selama 2023, kekeringan mengcover 15 desa di 10 kecamatan. Semoga tahun ini tidak lebih dari itu,” harapnya.

Sejumlah instansi turut berperan aktif dalam penanganan bencana, termasuk Dinas Pertanian dan Dinas PU. 

Tahun 2023 lalu, telah tercatat 53 laporan bencana kebakaran hutan dari 242 kejadian bencana. 

Untuk itu, Masun menegaskan pentingnya pengurangan risiko bencana, bukan hanya penanganan pasca bencana atau fast respon.

Dalam penanganan bencana, BPBD Ponorogo bekerja sama dengan BMKG untuk memprediksikan wilayah yang rawan bencana. 

Selain itu, pentingnya kesiapsiagaan bencana meliputi simulasi dan edukasi, pemasangan peta wilayah rawan bencana, serta upaya pra bencana.

"Tujuan utama kita adalah pengurangan risiko bencana," ujar Masun, "Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007."

Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Ponorogo juga turut andil dalam penanggulangan bencana. 

Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo, Kujaini, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama.

Salah satu contoh keterlibatan FPRB adalah penanganan kekeringan, di mana Relawan Amatir Radio Indonesia (RAPI) turut serta dalam distribusi air bersih. 

FPRB sendiri memiliki program 'Satu Desa Satu Pioner' atau satu anggota dalam pengurangan risiko bencana.



"Dari 21 kecamatan dan 307 desa di Kabupaten Ponorogo, rata-rata masyarakat sudah memiliki pemahaman dalam penanggulangan bencana," ungkap Kujaini.

Kehadiran mereka dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan di Kabupaten Ponorogo. 

Dengan kerjasama dan sinergi antara lembaga dan organisasi ini, diharapkan mampu memberikan perlindungan dan bantuan yang efektif bagi masyarakat Ponorogo dalam menghadapi ancaman bencana.

Di akhir acara, Masun dan Kujaini mewakili BPBD dan FPRB mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kesiapsiagaan hidrometeorologi dan selamat lebaran idul fitri 1445 Hijriyah menyampaikan ucapan minal aidin walfaizin mohon maaf lahir dan bathin. (min) 
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url