Dampak El Niño Mengancam Hingga 2027, PMI Se-Jawa Timur Siagakan Operasi Darurat Kekeringan
LINTAS86.com, SURABAYA – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur resmi menggelar Rapat Kerja Bidang Penanggulangan Bencana (PB) Se-Jawa Timur di Markas PMI Jatim, Jl. Karang Menjangan No. 22, Surabaya, pada Kamis (9/7/2026). Diikuti oleh seluruh jajaran staf PB dari 38 Kabupaten/Kota, pertemuan strategis bertema "Operasi Kemanusiaan Dampak El Niño Tahun 2026" ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua PMI Jatim, Edi Indrayana, didampingi Sekretaris Dwi Suyanto serta Ketua Bidang PB Edi Purwinarto.
Agenda krusial yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini difokuskan untuk mematangkan skenario taktis operasional melalui sinergi kelembagaan bersama BPBD dan BMKG. Langkah ini diambil guna memitigasi risiko kekeringan ekstrem, memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Water, Sanitation, and Hygiene (WASH), serta memperluas jangkauan armada distribusi air bersih di wilayah terdampak se-Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua PMI Jawa Timur, Edi Indrayana, menegaskan bahwa tingginya intensitas bencana, khususnya ancaman kekeringan akibat fenomena iklim, menuntut seluruh jajaran PMI untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi serta memperkuat kesiapan sumber daya kemanusiaan secara optimal.
Ia mengapresiasi inisiatif Bidang PB PMI Jatim dalam menyelenggarakan rapat ini sebagai langkah taktis menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi distribusi air bersih antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota.
"Saya berharap hasil rapat kerja ini tidak berhenti sebagai bahan diskusi semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi di masing-masing PMI Kabupaten dan Kota. Kesiapsiagaan yang baik akan menentukan keberhasilan kita dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat," ujar Edi Indrayana.
Potensi Lonjakan Krisis Air di 29 Daerah
Ancaman krisis air ini diperkuat oleh data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur yang memprediksi potensi wilayah terdampak kekeringan pada tahun 2026 akan mengalami lonjakan drastis hingga mencakup 29 kabupaten/kota. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya melanda 12 kabupaten/kota dengan 129 desa terdampak.
Merespons krisis tersebut, Pemprov Jatim telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan yang berlaku hingga September 2026.
Perwakilan BPBD Jatim, Suprapto, menyatakan status kedaruratan ini dikeluarkan sebagai dasar hukum yang kuat agar instansi terkait memiliki kemudahan akses anggaran dan mobilisasi sumber daya kemitraan, termasuk bersama relawan PMI.
Hingga Juli 2026, tercatat sudah ada 11 daerah yang menetapkan status darurat serupa dengan 6 kabupaten di antaranya telah aktif mengeksekusi distribusi air bersih (dropping) di lapangan.
Di tengah keterbatasan anggaran dan armada truk tangki di tingkat daerah, BPBD Jatim mengajak PMI memperketat komunikasi satu pintu guna mencegah tumpang tindih bantuan.
BPBD mendorong optimalisasi armada tangki penyehatan lingkungan milik gudang warehouse PMI di Gresik sebagai pilar utama menyiasati krisis air bersih warga.
"Kolaborasi pemanfaatan armada tangki penyehatan lingkungan milik gudang warehouse PMI di Gresik akan menjadi pilar utama kita dalam menyiasati krisis air konsumsi warga selama musim kering ini," pungkas Suprapto.
Ancaman Kemarau Panjang dan Suhu "Feel-Like" 42°C
Dari sisi pemetaan iklim, BMKG memproyeksikan fenomena El Niño moderat menuju kuat berkisar indeks +1,6 ini akan bertahan lama mencengkeram cuaca Indonesia hingga awal tahun 2027. Sifat curah hujan diprediksi berada jauh di bawah normal (hanya berkisar 200-300 mm, bahkan bisa mendekati nol milimeter) yang otomatis memicu defisit air tanah tajam akibat mundurnya awal musim hujan.
Prakirawan BMKG Jatim, Rendy, menjelaskan,
"Massa udara basah yang seharusnya membawa hujan justru tertarik keluar dari wilayah Indonesia, sehingga cuaca di daerah kita cenderung menjadi jauh lebih kering."
Berdasarkan data satelit, sekitar 71,6 persen Zona Musim (ZOM) di Jatim memasuki puncak kemarau ekstrem pada Agustus 2026. Meskipun suhu laut sekitar Jatim terpantau hangat untuk meredam potensi "Godzilla El Niño", publik tetap diimbau mewaspadai lonjakan suhu harian kontras. Puncaknya diprediksi terjadi saat fenomena kulminasi utama pertengahan Oktober mendatang, di mana posisi matahari tegak lurus di atas Jawa Timur.
"Suhu udara di permukaan diprakirakan melonjak ke angka 34 hingga 35 derajat Celcius. Namun karena kelembaban yang sangat kering, suhu riil yang dirasakan oleh tubuh manusia (feel-like temperature) bisa menembus 40 hingga 42 derajat Celcius. Ini yang harus diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan," tambah Rendy.
Standardisasi Ketat Operasi WASH PMI
Menyikapi ancaman anggaran operasional distribusi air bersih yang tinggi, Praktisi WASH PMI, Mirta Krisna, menekankan pentingnya efisiensi rute melalui pusat data provinsi serta penempatan tandon penampungan darurat di titik strategis dekat pemukiman warga terdampak. Selain rute, standardisasi kelayakan armada angkut diperketat demi menjaga higienitas pasokan air.
"Sesuai dengan SOP, tangki distribusi air milik PMI wajib menggunakan material stainless steel food grade untuk mencegah korosi. Di lapangan, banyak armada dari instansi lain yang akhirnya tidak bisa ikut mendistribusikan air karena didapati masih menggunakan tangki besi biasa yang rawan berkarat," jelas Mirta Krisna.
Mirta melarang relawan mengambil air permukaan dekat pemukiman yang rawan limbah rumah tangga, dan menyarankan pemanfaatan sumur cadangan darurat Kementerian ESDM. Sebelum disalurkan, air wajib diuji klinis bebas bakteri E. coli menggunakan pool tester. Personel juga wajib melakukan promosi kebersihan (promkes) agar warga tetap memasak air PMI hingga mendidih sebelum siap diminum guna menjaga marwah operasi kemanusiaan organisasi.
Sementara itu, Staf PB PMI Jatim, Ahmad Rifai, memaparkan lima tahapan kesiapsiagaan operasi yang meliputi monitoring cuaca, asesmen mandiri, kesiapan personel, prioritas layanan WASH, hingga penyiapan armada truk tangki.
Guna mengantisipasi krisis armada, PMI menerapkan sistem respons cepat berjenjang dalam 6 jam pertama serta membuka opsi taktis modifikasi kendaraan bak terbuka (pick-up) yang dilengkapi tandon air teknis. Saat penyaluran ke jerigen warga, petugas diwajibkan menggunakan corong penerima untuk menghemat air.
Ahmad Rifai juga menegaskan pentingnya tertib administrasi berbasis data digital. Setiap PMI Kabupaten/Kota diwajibkan mengirimkan tiga format laporan digital harian ke sistem pusat, meliputi Flash Update WhatsApp, Laporan Situasi (Lapsit), serta Rekapitulasi Layanan per kecamatan guna menjamin operasi yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Komitmen Aksi dan SOP Respons 6 Jam
Ketua Bidang PB PMI Jawa Timur, Edi Purwinarto, dalam penutupan acara menegaskan kembali bahwa kedudukan PMI di daerah secara regulasi adalah membantu dan memperkuat gerak BPBD selaku pemegang komando koordinasi seluruh elemen agar penanganan berjalan sinergis.
Menghadapi ancaman kekeringan panjang ini, Edi meminta jajaran posko daerah untuk bergerak responsif dan memangkas rantai birokrasi penugasan yang panjang.
"Sebagaimana pesan dari pimpinan, forum rapat kerja ini jangan sampai sekadar menjadi formalitas tahunan atau dokumen di atas kertas belaka. Tindak lanjut dari pertemuan ini harus benar-benar berwujud aksi, kinerja, dan aktivitas nyata di tengah masyarakat. Dalam melaksanakan mandat kemanusiaan ini, seluruh personel PMI wajib memegang teguh SOP; maksimal enam jam setelah informasi terverifikasi, armada dan tim penyehatan lingkungan sudah harus berada di lokasi terdampak untuk memberikan manfaat riil bagi warga yang mengalami krisis air," tegas Edi Purwinarto saat menutup jalannya rapat kerja secara resmi.
Penulis: Zabidi
Editor: Redaksi
Posting Komentar