PMI dan BPBD Jatim Perkuat Sinergi Tangani Darurat Kekeringan di Mojokerto dan Pasuruan

LINTAS86.com,  SURABAYA — Menghadapi musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun 2026, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat sinergi operasional guna memastikan pasokan air bersih tetap mengalir ke wilayah-wilayah krisis.

Fokus utama aksi bersama ini ditujukan untuk menangani darurat kekeringan yang melanda Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.

Penguatan komitmen dan penyusunan strategi taktis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Instansi di Markas PMI Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Rabu (5/8/2026). Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyelaraskan peta jalan distribusi bantuan, armada logistik, hingga respons jangka panjang di lapangan.

Rapat koordinasi strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur, Dr. Edi Purwinarto, M.Si., beserta jajaran staf operasional PMI Jatim, pengurus PMI Kabupaten Mojokerto, dan PMI Kabupaten Pasuruan. Dari unsur pemerintah daerah, hadir perwakilan dari BPBD Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Pasuruan, serta BPBD Provinsi Jawa Timur.

Strategi Pemenuhan Air: Pipanisasi dan Asesmen Cepat

Dalam arahannya, sepeeti dikutip dari ANEWS.co, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Timur, Dr. Edi Purwinarto, M.Si., menegaskan pentingnya intervensi taktis yang tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga solusi jangka menengah. Pemenuhan kebutuhan air bersih di area krisis ditempuh melalui dua jalur utama: efisiensi distribusi darurat dan pembangunan infrastruktur pipanisasi langsung dari sumber air yang masih produktif.

"Penanganan dampak kekeringan ini tidak bisa hanya bersifat sementara. Kita harus mendorong langkah strategis seperti pemanfaatan pipanisasi dari sumber-sumber air potensial, di samping terus menggencarkan distribusi air bersih secara reguler ke titik-titik pemukiman yang terisolasi dari akses air," ujar Edi.

Selain infrastruktur, Edi menekankan krusialnya penataan status administratif bencana di tingkat daerah. Ia mengimbau jajaran PMI kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak kemarau namun belum menetapkan status tanggap darurat agar segera melakukan evaluasi dan menaikkan status kebencanaan secara formal agar alokasi sumber daya, anggaran darurat, serta penagihan bantuan teknis dapat dilakukan secara cepat dan akuntabel.

Khusus kepada jajaran pengurus dan relawan PMI Kabupaten Pasuruan, Edi menginstruksikan percepatan proses asesmen kebutuhan (needs assessment) di pemukiman warga terdampak.

"Melalui asesmen yang presisi, validasi data penerima manfaat akan jauh lebih akurat. Ini memastikan penyaluran bantuan armada air bersih dari PMI dan BPBD benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan," tegasnya.

Pembagian Tugas Operasional

Guna menjamin efisiensi penanganan di lapangan dan mengeliminasi tumpang-tindih peran, rakor ini menyepakati skema kolaborasi terintegrasi:

• BPBD Provinsi & Kabupaten: Bertindak sebagai penyedia pasokan air baku, penanggung jawab koordinasi lintas dinas, penyedia Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), serta penguat dukungan logistik sarana-prasarana dasar.

• PMI Provinsi & Kabupaten: Berperan sebagai eksekutor operasional lapangan dengan mengerahkan armada truk tangki air, mendirikan tandon atau sarana penampungan air bersih sementara (water bladder), serta menerjunkan personel relawan KSR untuk pendistribusian langsung hingga ke rumah-rumah warga (door-to-door).

Kekeringan Tahunan dan Prediksi BMKG

Analis Penanggulangan Bencana BPBD Jawa Timur, Heru W, memaparkan bahwa kawasan seperti Kecamatan Ngoro di Kabupaten Mojokerto dan sejumlah distrik di Kabupaten Pasuruan kerap menjadi wilayah langganan krisis air bersih setiap kali musim kemarau tiba.

"Kawasan Ngoro dan beberapa titik di Pasuruan secara geografis memiliki karakteristik yang membuat cadangan air tanahnya cepat menyusut saat kemarau. Oleh sebab itu, bantuan air bersih secara berkala menjadi kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup warga di sana," kata Heru.

Menghadapi eskalasi musim kemarau tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat kekeringan di tingkat provinsi. Hingga awal Agustus 2026, tercatat sedikitnya 21 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah menerbitkan status siaga maupun tanggap darurat kekeringan secara resmi.

Di tempat terpisah, pejabat BPBD Jatim, Gatot, menggarisbawahi bahwa kesiapsiagaan penuh harus dipertahankan mengingat peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi gelombang kemarau masih akan berlangsung hingga akhir Desember 2026.

"Prediksi BMKG menunjukkan bahwa durasi musim kemarau kali ini cukup panjang, bahkan diperkirakan bertahan hingga akhir Desember. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah. Sinergi antara Pemprov, BPBD, PMI, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus dijaga agar kebutuhan mendasar masyarakat akan air bersih tidak terputus," ujar Gatot.

Gatot menambahkan bahwa BPBD Jatim konsisten mendukung operasional distribusi air bersih, termasuk pengiriman berkala ke daerah rawan seperti Kecamatan Ngoro. Jika intensitas kekeringan meningkat, BPBD Provinsi Jawa Timur siap mengucurkan dukungan operasional tambahan melalui pos anggaran kedaruratan Pemprov.

Melalui konsolidasi data yang presisi, pemetaan wilayah terdampak yang terus diperbarui, serta mobilisasi armada secara massal, kolaborasi antara PMI dan BPBD diharapkan dapat meminimalkan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat terdampak di Jawa Timur.