Pemkab Ponorogo Siagakan Personel dan Peralatan Hadapi Musim Hujan, Tujuh Perahu Evakuasi dalam Kondisi Siap Operasi

LINTAS86.com, PONOROGO – Pemerintah Kabupaten Ponorogo memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang datangnya musim hujan tahun 2026. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin langsung Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, S.H., di Alun-Alun Ponorogo, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kebencanaan, mulai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PMI, TNI-Polri, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Desa Tangguh Bencana (Destana), Satpol PP, pelajar hingga relawan kemanusiaan.

Selain melakukan pemeriksaan personel dan peralatan, apel juga menjadi momentum untuk memastikan kesiapan sistem penanganan bencana sebelum musim hujan mulai berlangsung.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim hujan di Kabupaten Ponorogo diperkirakan terjadi mulai minggu ketiga November hingga minggu ketiga Desember 2026.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah wilayah di Ponorogo memiliki kerentanan terhadap banjir, tanah longsor maupun cuaca ekstrem.

Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengatakan kesiapsiagaan menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.

Menurutnya, pendekatan penanggulangan bencana tidak boleh hanya dilakukan saat kejadian berlangsung, tetapi harus dimulai sejak jauh hari melalui berbagai langkah mitigasi.

“Kita tidak boleh hanya berfokus pada penanganan dan pemulihan, tetapi harus memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan,” ujar Lisdyarita.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin membangun sistem pengurangan risiko bencana yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ancaman bencana hidrometeorologi di Ponorogo bukanlah persoalan baru. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Ponorogo tahun 2026–2029, terdapat tiga ancaman utama yang menjadi prioritas penanganan, yaitu tanah longsor, banjir dan cuaca ekstrem.

Risiko tersebut diperkuat dengan data kejadian bencana sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tingginya tingkat kerawanan di wilayah Ponorogo.

BPBD mencatat telah terjadi:

• 100 kejadian tanah longsor.
• 47 kejadian banjir.
• 29 kejadian cuaca ekstrem.

Rangkaian peristiwa tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat maupun infrastruktur daerah.

Setidaknya terdapat 15 rumah mengalami kerusakan, lima jembatan terdampak, tanggul jebol di 13 titik, dan lahan pertanian seluas 177 hektare mengalami kerusakan akibat berbagai kejadian tersebut.

Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan menghadapi musim penghujan tahun ini.

Selain kesiapan personel, pemerintah juga memastikan kesiapan sarana pendukung penanganan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, menjelaskan bahwa berbagai perlengkapan penanganan bencana telah diperiksa dan dipastikan siap digunakan.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah armada perahu evakuasi.

Saat ini BPBD Ponorogo memiliki tujuh unit perahu yang terdiri dari empat perahu jenis wiper dan tiga perahu karet.

Semua armada tersebut berada dalam kondisi layak operasional.

“Kita punya tujuh, semuanya kondisinya baik, memadai lah. Kalau kemudian mau ditambah, kita nanti coba mudah-mudahan tidak pakai APBD, tetapi kita minta ke pusat atau BNPB,” kata Masun.

Keberadaan armada tersebut sangat penting karena banjir masih menjadi salah satu ancaman utama di beberapa wilayah Ponorogo ketika curah hujan meningkat.

Perahu-perahu tersebut nantinya digunakan untuk mengevakuasi warga, mengirimkan logistik, serta mendukung operasi pencarian dan penyelamatan apabila terjadi kondisi darurat.

Lisdyarita bahkan meminta agar jumlah perahu karet dapat terus ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas evakuasi ketika terjadi banjir besar maupun tanggul jebol.

Kesiapsiagaan yang dibangun Pemkab Ponorogo mengacu pada Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi.

Dalam surat edaran tersebut terdapat delapan langkah utama yang harus dilakukan pemerintah daerah, meliputi:

1. Pemetaan wilayah rawan bencana.
2. Pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor.
4. Penyediaan posko siaga selama 24 jam.
5. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
6. Perlindungan kelompok rentan.
7. Kesiapan logistik kebencanaan.
8. Mitigasi fisik melalui pembersihan saluran air dan normalisasi sungai.

Menurut Lisdyarita, langkah tersebut harus diterapkan secara konsisten hingga tingkat desa.

Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dengan membersihkan sungai dan saluran drainase yang berpotensi menyebabkan banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

“Ketika hujan sudah datang dengan intensitas tinggi, dikhawatirkan dapat terjadi banjir. Karena itu sungai dan saluran air harus segera dibersihkan,” jelasnya.

Selain ancaman banjir, pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap risiko kebakaran.

Pasalnya, suhu udara di Ponorogo dalam beberapa waktu terakhir masih terbilang tinggi meskipun musim hujan mulai mendekat.

Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati ketika membakar sampah maupun melakukan aktivitas yang melibatkan api terbuka.

“Jangan sampai ketika bakar sampah ditinggal, itu bahaya kalau kena angin bisa merembet jadi kebakaran,” imbuh Lisdyarita.

Data kesiapsiagaan lainnya terlihat dari dilibatkannya berbagai unsur dalam simulasi yang digelar usai apel.

Simulasi tersebut menggambarkan situasi ketika banjir dan angin kencang terjadi secara tiba-tiba setelah hujan deras mengguyur suatu wilayah.

Dalam simulasi diperagakan alur pelaporan bencana dari tingkat desa menuju BPBD, pengerahan petugas, evakuasi korban, pendirian dapur umum, pelayanan kesehatan darurat, distribusi bantuan hingga trauma healing bagi korban terdampak.

BPBD, PMI, Tagana, Destana, FPRB, Satpol PP, pelajar dan relawan turut ambil bagian dalam simulasi tersebut.

Selain fokus pada kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, kegiatan apel juga menjadi ajang penghargaan bagi sejumlah lembaga dan komunitas yang selama ini berkontribusi dalam penanganan kekeringan di Kabupaten Ponorogo.

Penghargaan diberikan kepada PMI Kabupaten Ponorogo, Baznas Ponorogo, Yayasan Masyarakat Peduli Ponorogo (YMPP), serta Paguyuban Sopir Truk Ponorogo Selatan.

Mereka dinilai memiliki kontribusi nyata dalam membantu distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan air selama musim kemarau.

Ketua Paguyuban Sopir Truk Ponorogo Selatan, Heri, mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan pemerintah daerah.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi penyemangat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Harapannya ke depan dapat dimaksimalkan lagi terkait peralatan pendukung seperti tandon air untuk distribusi bantuan,” ujar Heri.

Senada dengan itu, Ketua PMI Kabupaten Ponorogo, Luhur Karsanto, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas sinergi yang selama ini terbangun antara organisasi kemanusiaan, relawan dan pemerintah daerah.

Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

Dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang kuat agar proses pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

“Kolaborasi yang solid antara BPBD, relawan, dan organisasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan respons terhadap bencana,” ungkap Luhur Karsanto.

Ia menegaskan PMI Kabupaten Ponorogo akan terus mendukung berbagai program mitigasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami menyambut penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat Ponorogo,” tambahnya.

Bagi Pemkab Ponorogo, penghargaan tersebut tidak sekadar bentuk apresiasi, melainkan juga simbol pentingnya membangun budaya gotong royong dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Melalui kesiapan personel, dukungan peralatan yang memadai, pelaksanaan simulasi secara berkala serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Ponorogo berupaya membangun daerah yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap risiko korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi akibat bencana dapat ditekan semaksimal mungkin ketika musim hujan 2026 mulai berlangsung.