PKB Kudus Dorong Politik Kesejahteraan lewat Gagasan Sosialisme Islam

LINTAS86.com, KUDUS - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan bedah buku bertema Sosialisme Islam di Pendopo Belakang Kabupaten Kudus, Minggu (8/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan tokoh agama, akademisi, aktivis, dan politisi untuk membahas berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari kesenjangan ekonomi, monopoli usaha, perlindungan tenaga kerja, hingga tantangan ekonomi digital.

Berbeda dengan diskusi akademik pada umumnya, forum ini lebih menekankan bagaimana gagasan yang lahir dari pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Dalam perspektif politik dan pemerintahan, pembahasan sosialisme Islam dinilai relevan karena menyangkut fungsi dasar negara, yakni menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, persoalan pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Karena itu, forum yang digelar PKB Kudus mencoba menghubungkan pemikiran sosial-politik Islam dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini.

Ketimpangan Sosial Menjadi Peringatan bagi Pemerintah

Ketua DPC PKB Kudus, Hj. Ida Nur Sa'adah, menilai bahwa tantangan terbesar yang masih dihadapi masyarakat bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata.

Menurutnya, jurang antara kelompok masyarakat yang memiliki akses ekonomi besar dan masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

"Kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih sangat terlihat. Karena itu, pemikiran dalam buku ini perlu kita diskusikan dan kaitkan dengan tokoh-tokoh lokal agar bisa menjadi pemantik gerakan pengentasan kemiskinan serta perjuangan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Ida.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan kesenjangan tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah ekonomi. Ketimpangan juga berhubungan langsung dengan akses pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, hingga peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Dalam konteks pemerintahan, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang memerlukan kebijakan yang tepat sasaran.

Sosialisme Islam dan Fungsi Negara

Forum diskusi menyoroti bagaimana Islam memandang hubungan antara negara, masyarakat, dan ekonomi.

Tokoh agama sekaligus Dewan Syuro DPP PKB, KH Ahmad Badawi Basyir, menjelaskan bahwa Islam memiliki konsep keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Menurutnya, konsep tersebut tidak identik dengan sosialisme ataupun kapitalisme yang berkembang dalam teori politik modern.

Ia menegaskan bahwa Islam memiliki landasan tersendiri yang bertumpu pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Dalam pandangannya, negara memiliki kewajiban memastikan aktivitas ekonomi berjalan secara adil tanpa merugikan pihak lain.

Karena itu, pemerintah harus memiliki kemampuan menciptakan regulasi yang mampu melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak sehat.

"Islam tidak hanya mengajarkan keadilan, tetapi juga pemberdayaan. Bukan sekadar memberikan subsidi, obat gratis, atau sekolah gratis, melainkan bagaimana masyarakat bisa terus ditingkatkan kemampuan dan kesejahteraannya," jelas Badawi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa politik kesejahteraan tidak hanya berbicara tentang bantuan sosial, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.

Monopoli Ekonomi Menjadi Ancaman Keadilan

Salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dalam diskusi adalah persoalan monopoli ekonomi.

Pesatnya perkembangan dunia usaha memang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran ketika sebagian besar sumber daya ekonomi hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Hj. Hindun Anisah, menilai bahwa monopoli dapat menciptakan ketimpangan yang semakin lebar apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang adil.

Menurutnya, Islam mengakui hak individu untuk menjadi kaya. Namun kekayaan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak sosial yang dimiliki masyarakat.

"Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi di dalam kekayaan itu terdapat hak orang lain. Karena itu, Islam menentang monopoli ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas," kata Hindun.

Dalam konteks politik pemerintahan, pernyataan tersebut memberikan pesan bahwa negara harus berfungsi sebagai pengawas sekaligus penyeimbang dalam aktivitas ekonomi.

Tujuannya agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang relatif sama untuk berkembang dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Tantangan Ketidakadilan Berubah Bentuk

Diskusi juga mengulas bagaimana bentuk ketidakadilan saat ini tidak lagi sama seperti masa kolonialisme.

Jika dahulu penjajahan dilakukan melalui penguasaan wilayah dan sumber daya secara langsung, maka saat ini ketidakadilan hadir dalam bentuk yang lebih kompleks.

Persoalan pinjaman online ilegal, eksploitasi ekonomi digital, kesenjangan akses teknologi, hingga dominasi pelaku usaha besar menjadi tantangan baru yang harus dihadapi bersama.

Hindun Anisah menilai bahwa masyarakat perlu memahami perubahan bentuk ketidakadilan tersebut agar tidak menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak kepada kepentingan publik.

"Tantangan ketidakadilan saat ini tidak hanya berbentuk penjajahan seperti masa lalu. Persoalan pinjaman online ilegal, monopoli ekonomi, dan kesenjangan sosial juga harus kita hadapi bersama dengan membangun kesadaran masyarakat," ujarnya.

Dalam dunia pemerintahan modern, tantangan tersebut menuntut hadirnya regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

Perlindungan Tenaga Kerja Perlu Diperkuat

Selain persoalan ekonomi makro, pertemuan tersebut juga membahas perlindungan tenaga kerja.

Kelompok pekerja informal, perempuan, dan penyandang disabilitas disebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh perlindungan kerja yang memadai.

Padahal tenaga kerja merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Tanpa kebijakan yang berpihak kepada pekerja, kesejahteraan masyarakat akan sulit meningkat secara berkelanjutan.

Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui kebijakan upah yang adil, akses jaminan sosial, pelatihan keterampilan, serta perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk eksploitasi.

Dalam perspektif sosialisme Islam, pekerja bukan hanya faktor produksi, tetapi manusia yang memiliki hak untuk hidup layak dan bermartabat.

Pendidikan Politik Jadi Kunci

Para narasumber juga menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda.

Menurut mereka, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pemilih.

Ketika masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik, mereka akan lebih kritis dalam memilih pemimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebaliknya, rendahnya literasi politik dapat memunculkan praktik politik transaksional yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri.

Karena itu, generasi muda didorong untuk lebih aktif memahami berbagai persoalan publik serta terlibat dalam proses demokrasi secara sehat.

Pendidikan politik juga dinilai penting untuk membangun kesadaran kolektif mengenai hak-hak masyarakat, termasuk hak memperoleh kesejahteraan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dari Gagasan Menuju Kebijakan

FGD dan bedah buku yang digelar PKB Kudus menunjukkan bahwa pemikiran sosialisme Islam masih memiliki relevansi dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

Namun para peserta sepakat bahwa diskusi tidak boleh berhenti pada tataran teori.

Gagasan mengenai keadilan sosial harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, perlindungan pekerja, pemberdayaan UMKM, pemerataan akses pendidikan, hingga pengawasan terhadap praktik monopoli ekonomi.

Seluruh langkah tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Harapan bagi Politik Indonesia

Di tengah dinamika politik nasional, diskusi mengenai sosialisme Islam mengingatkan bahwa tujuan utama politik bukanlah sekadar perebutan kekuasaan.

Politik seharusnya menjadi sarana menghadirkan keadilan, melindungi kelompok rentan, dan memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Karena itu, gagasan yang muncul dari forum PKB Kudus diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Jika politik mampu berjalan seiring dengan nilai keadilan sosial, maka cita-cita mewujudkan kesejahteraan bersama sebagaimana amanat konstitusi akan semakin mudah diwujudkan.