Gerindra Demak Minta Polisi Ungkap Tuntas Dalang Dugaan Penyadapan Prabowo

LINTAS86.com, DEMAK – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Di Kabupaten Demak, Ketua DPC Partai Gerindra, H. Maskuri, meminta aparat kepolisian mengusut secara menyeluruh dugaan tersebut hingga mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di baliknya.

Menurut Maskuri, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan privasi individu, melainkan juga menyangkut posisi Prabowo sebagai kepala negara yang memiliki akses terhadap berbagai informasi penting dan strategis. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang mengarah pada penyadapan harus ditangani secara serius dan profesional.

Ia menilai publik berhak mendapatkan kepastian mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga dituntut bekerja secara cermat agar proses penyelidikan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Sebagai warga negara dan pimpinan Partai Gerindra di Demak, kami sangat menyayangkan tindakan seperti itu. Penyadapan terhadap Presiden dapat mengganggu privasi sekaligus berpotensi membahayakan negara apabila informasi yang bersifat rahasia sampai bocor kepada pihak lain,” kata Maskuri.

Menurutnya, setiap tindakan penyadapan dalam negara hukum harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Mekanisme tersebut juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melanggar hak warga negara maupun mengancam kepentingan yang lebih luas.

Karena itu, apabila ditemukan indikasi adanya penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan atau di luar prosedur yang dibenarkan hukum, maka aparat penegak hukum perlu mengambil langkah tegas terhadap para pelakunya.

Maskuri menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi. Siapa pun yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan yang berlaku.

“Kami meminta Polri mengusut sampai tuntas siapa aktor intelektual di balik penyadapan itu beserta motifnya. Jika tindakan tersebut terbukti tidak dibenarkan undang-undang, harus ada penindakan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun pelakunya,” tegasnya.

Ia menilai pengungkapan aktor intelektual menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara. Pasalnya, sebuah dugaan penyadapan tidak selalu berdiri sendiri dan berpotensi melibatkan pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu.

Untuk itu, kepolisian diharapkan tidak hanya fokus pada pelaku teknis, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya perintah, perencanaan, maupun motif yang mendasari dugaan tindakan tersebut. Langkah itu dinilai penting agar proses hukum berjalan secara menyeluruh dan mampu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.

Maskuri juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penanganan kasus. Menurutnya, keterbukaan informasi yang proporsional dapat mencegah munculnya spekulasi maupun informasi yang belum tentu benar di ruang publik.

Selain itu, pengungkapan kasus secara tuntas akan menjadi pesan kuat bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak privasi, keamanan informasi, dan supremasi hukum. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat tetap terjaga.

Meski perhatian publik tertuju pada dugaan penyadapan tersebut, Maskuri memastikan aktivitas organisasi Partai Gerindra di daerah tetap berjalan normal. Ia mengatakan hingga saat ini tidak ada instruksi khusus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra terkait respons politik terhadap isu tersebut.

Sebaliknya, pengurus dan kader partai di daerah diminta tetap menjaga stabilitas, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat serta tidak terlibat dalam tindakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Terkait sikap organisasi, kami tidak menerima arahan khusus. Instruksi yang ada lebih kepada menjaga situasi tetap kondusif dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang,” ujarnya.

Di Kabupaten Demak, DPC Gerindra juga sedang mempersiapkan agenda konsolidasi organisasi yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan pengurus partai mulai tingkat cabang hingga ranting sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.

Setelah agenda konsolidasi selesai, partai juga akan menggelar lokakarya pemenangan pemilu pada awal tahun 2027. Kegiatan itu menjadi salah satu langkah awal dalam menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.

Maskuri menegaskan seluruh agenda organisasi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak berkaitan dengan proses hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Menurutnya, penguatan partai dan penghormatan terhadap proses hukum harus berjalan beriringan.

Pada akhirnya, ia berharap kepolisian dapat bekerja secara profesional, objektif, dan independen dalam mengusut dugaan penyadapan tersebut. Dengan demikian, seluruh fakta dapat terungkap secara jelas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

“Harapan kami, kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya berdasarkan fakta. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.